Jakarta, InfoPublik - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali menjatuhkan sanksi administratif tegas kepada lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat (Kalbar). Sanksi ini diberikan menyusul ditemukannya indikasi pembiaran dan kelalaian atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area konsesi masing-masing.
Tindakan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, saat meninjau titik karhutla di Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis (3/9/2026).
Kelima perusahaan pemegang PBPH yang dijatuhi sanksi tersebut meliputi:
PT Mahkota Rimba Utama di Kabupaten Ketapang (luas konsesi 74.480 hektare (ha), area terbakar sekitar 1.275,87 ha);
PT Hutan Ketapang Industri di Kabupaten Ketapang (luas konsesi 100.150 ha, area terbakar sekitar 670,76 ha);
PT Mayawana Persada Mas di Kabupaten Ketapang (luas konsesi 136.710 ha, area terbakar sekitar 326,93 ha);
PT Duta Andalan Sukses di Kabupaten Sanggau (luas konsesi 31.080 ha, area terbakar sekitar 247,3 ha); dan
PT Wana Lestari Jaya di Kabupaten Sanggau (luas konsesi 29.140 ha, area terbakar sekitar 47,84 ha).
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami melakukan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha hingga paksaan untuk pemulihan lingkungan,” ujar Raja Juli Antoni.
Menhut menekankan bahwa penegakan hukum berlaku tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti lalai, baik perusahaan besar maupun perorangan. Proses hukum ini juga dapat berlanjut ke ranah pidana apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang lebih berat.
Sanksi terbaru ini merupakan kelanjutan dari langkah serupa yang sebelumnya telah dijatuhkan Kemenhut terhadap enam perusahaan lain di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Mengingat September merupakan puncak musim kemarau dan kerawanan karhutla 2026, Kemenhut mengimbau seluruh pemegang PBPH untuk meningkatkan kewaspadaan penuh dan menjaga areal konsesinya dari ancaman kebakaran.
