Penanganan dampak pascagempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). (Foto: Humas Kemen PU)
Jakarta, InfoPublik — Penanganan dampak pascagempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) terus diakselerasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Selain memulihkan konektivitas transportasi, Kementerian PU mempercepat perbaikan infrastruktur layanan dasar masyarakat, termasuk penyediaan air bersih bagi warga terdampak di Pulau Flores.
Menteri PU, Dody Hanggodo, memastikan seluruh ruas jalan dan jembatan nasional yang terdampak gempa kini telah kembali berfungsi normal. Pemulihan jalur utama ini krusial untuk menjaga mobilitas warga dan menjamin kelancaran distribusi logistik kebutuhan pokok di wilayah terdampak.
“Kalau NTT secara umum sih kalau jalan nasional sudah baik semua. Kita sekarang mundur ke jalan provinsi dan kabupaten. Memang jalan provinsi, kabupatennya agak kecil-kecil. Itu nanti beberapa titik yang memang itu menghubungkan antara kabupaten, terus bisa dipakai sebagai jalan alternatif,” ujar Menteri Dody usaidalam keterangannya terkait Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Berdasarkan data penanganan per 30 Agustus 2026, Kementerian PU mencatat sebanyak 17 ruas jalan terdampak yang mencakup 88 titik longsor dan tiga patahan telah berhasil difungsikan kembali. Selain itu, 14 unit jembatan dan tiga duiker yang sempat terdampak kini sudah dapat dilalui kendaraan. Verifikasi Kerusakan Bangunan Publik dan Fasilitas KesehatanSelain konektivitas, gempa bumi merusak sejumlah prasarana pelayanan dasar publik.
Menteri Dody menyebutkan bahwa bangunan tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan gedung pemerintahan menjadi sektor yang mengalami dampak paling besar. Saat ini, Kementerian PU mencatat sebanyak 651 prasarana gedung terdampak, yang meliputi:
Prasarana Ibadah: 300 unit. Prasarana Kesehatan: 238 unit (termasuk rumah sakit dan puskesmas). Prasarana Pendidikan Keagamaan: 112 unit. Gedung Pemerintahan dan Militer: 17 gedung pemerintahan dan satu gedung militer.
Dari total prasarana gedung tersebut, sebanyak 152 unit telah selesai diverifikasi secara bertahap untuk menilai tingkat kerusakan serta menentukan skema penanganan fisik.
Di sektor penyehatan lingkungan dan air minum, terdapat 81 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang masuk tahap verifikasi kerusakan, dengan satu SPAM di antaranya telah selesai ditangani. Dua Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) juga sedang dalam proses verifikasi.
Sementara pada sektor Sumber Daya Air (SDA), tim Kementerian PU melakukan pemulihan dan verifikasi fungsi atas dua bendung, satu bendungan, 15 daerah irigasi, 14 sumur air baku, tiga embung, empat pengaman pantai, serta dua sungai. Penanganan Khusus dan Penyediaan Air Bersih di Pulau PaluePulau Palue di Kabupaten Sikka menjadi salah satu wilayah kepulauan yang memperoleh perhatian khusus.
Kementerian PU telah berhasil membuka kembali akses jalan yang sempat terputus akibat 13 titik longsoran, dan akan melanjutkan preservasi jalan dengan lebar enam sampai tujuh meter menyesuaikan kondisi topografi setempat.
Untuk mengatasi tantangan ketersediaan air bersih di Pulau Palue, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menyediakan sumber air baku bagi sekitar 10.000 jiwa. Air baku tersebut selanjutnya akan diolah dan didistribusikan ke rumah-rumah warga melalui SPAM yang dibangun oleh Ditjen Cipta Karya.
Guna memperkuat perlindungan pesisir dan mempermudah aksesibilitas transportasi laut warga kepulauan, Kementerian PU juga merencanakan pembangunan tanggul penahan ombak sepanjang 2,5 kilometer beserta fasilitas dermaga kapal di Pulau Palue.
Kementerian PU menegaskan bahwa pendataan dan verifikasi di lapangan terus berjalan secara dinamis mengingat potensi gempa susulan masih dapat mempengaruhi kondisi infrastruktur di wilayah NTT.
