Jakarta, InfoPublik – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kehutanan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penerapan sanksi administratif terhadap pelaku atau pemegang izin yang melanggar kewajiban dalam pengendalian karhutla.
Direktur Jenderal Gakkum Kehutanan KLH/BPLH, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan, hingga saat ini sebanyak 20 subjek hukum telah dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemulihan ekosistem dan pembekuan izin. Pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan pemenuhan kewajiban dalam pengendalian karhutla.
“Pengenaan sanksi administratif tersebut sesuai dengan derajat pelanggaran atas ketaatan pemenuhan kewajiban dan pengendalian Karhutla,” ujar Dwi dalam konferensi pers Perkembangan Harian Penanganan Bencana Karhutla di Kantor BNPB, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurut Dwi, penegakan hukum terhadap karhutla tidak hanya dilakukan melalui jalur pidana. Ditjen Gakkum Kehutanan menerapkan multiinstrumen penegakan hukum, mulai dari sanksi administratif hingga penegakan hukum pidana terhadap korporasi maupun perorangan.
Penerapan sanksi administratif antara lain dilakukan melalui paksaan pemulihan ekosistem, pembekuan, hingga pencabutan izin. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pemegang izin memenuhi kewajibannya dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran di wilayah kerja masing-masing.
Selain menjatuhkan sanksi, Ditjen Gakkum Kehutanan juga memberikan surat peringatan sebagai langkah early warning. Sejak April 2026, surat peringatan telah diberikan kepada 20 subjek hukum yang terindikasi terdapat titik panas (hotspot) di areal konsesinya, khususnya pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan serta persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan.
Dwi mengatakan, peringatan tersebut diikuti dengan kewajiban melakukan pengecekan lahan (ground check) serta upaya pemadaman di areal kerja maupun wilayah yang menjadi tanggung jawab pemegang konsesi.
Di sisi lain, pengawasan kesiapsiagaan juga telah dilakukan terhadap 32 perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagai bagian dari langkah pencegahan dan pengendalian karhutla.
Pengawasan juga dilakukan terhadap sekitar 18 subjek hukum yang terdiri atas pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang arealnya mengalami kebakaran. Pengawasan tersebut mencakup wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sumatra Selatan.
“Ini terus kita lakukan, terjunkan para personel baik polisi kehutanan maupun pengawas kehutanan untuk terus melakukan ground check verifikasi adanya kebakaran di areal-areal konsesi,” kata Dwi.
Dwi menegaskan, penerapan sanksi administratif tetap mengedepankan prinsip ultimum remedium. Namun, apabila kebakaran terjadi berulang di areal konsesi, Ditjen Gakkum Kehutanan akan menerapkan multiinstrumen penegakan hukum, termasuk langkah pidana.
Sejalan dengan itu, proses penegakan hukum pidana juga terus berjalan. Hingga saat ini terdapat 22 kasus yang masih dalam tahap penyelidikan, tujuh kasus dalam tahap penyidikan, serta dua berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap atau P21 dan diserahkan kepada kejaksaan. Dua perkara tersebut terkait korporasi di Provinsi Sumatra Utara.
Dwi menambahkan, penegakan hukum berjalan paralel dengan upaya pemadaman karhutla yang dilakukan Satgas Darat dan Satgas Udara melalui water bombing maupun teknologi modifikasi cuaca (TMC).
Berdasarkan pembaruan perhitungan Januari hingga Juli 2026, luas karhutla tercatat mencapai 202.010,96 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 57 persen atau kurang lebih 115 ribu hektare (ha) berada di kawasan hutan, sedangkan 43 persen atau sekitar 86 ribu ha berada di areal penggunaan lain (APL).
Sementara itu, sekitar 23.773 ha kawasan konservasi juga tercatat terdampak karhutla. Dwi mengingatkan bahwa kebakaran di kawasan gambut memiliki karakteristik khusus karena api dapat tetap membara di bawah permukaan meskipun api di permukaan telah dipadamkan.
Karena itu, menurutnya, data hotspot tidak dapat serta-merta disamakan dengan luas karhutla. Setiap indikasi hotspot tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kejadian kebakaran dan menentukan langkah penanganan yang tepat.
“Proses penegakan hukum akan terus beriringan sejalan dalam upaya bagaimana efek jera bisa dilakukan,” ujar Dwi.
Ia menegaskan, langkah penegakan hukum diharapkan menjadi pembelajaran untuk memperkuat pengendalian karhutla, baik terhadap korporasi maupun perorangan, sekaligus mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan.
