Wakil Ketua DPRD Manggarai, Agnes Menot (tengah) dan Wakil Bupati Manggarai, Fabianus Abu (kanan) saat Sidang III DPRD Manggarai Tahun Dinas 2026 di Ruang Sidang Utama, Rabu (2/9/2026).
RUTENG, InfoPublik – Roda pemerintahan dan pelayanan publik dipastikan tetap berjalan kokoh di tengah penanganan dampak gempa bumi Flores, Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah Kabupaten Manggarai dan DPRD Kabupaten Manggarai menyatukan langkah mengarahkan Perubahan APBD 2026 untuk pemulihan warga.
Pembukaan Sidang III DPRD Manggarai Tahun Dinas 2026 di Ruang Sidang Utama, Rabu (2/9/2026), menjadi momentum penguatan kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif demi menjamin keberlangsungan pelayanan publik di tengah penanganan pascabencana gempa bumi.
Agenda sidang paripurna tersebut memfokuskan pembahasan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026.
Wakil Ketua DPRD Manggarai, Agnes Menot, menegaskan, perubahan postur anggaran kali ini harus responsif dan diarahkan secara nyata untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya pada aspek keselamatan, perlindungan, dan percepatan pemulihan.
"Roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak boleh berhenti," tegas Agnes di hadapan peserta sidang.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu menyampaikan, bencana tidak boleh menghentikan komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat.
Pihaknya mengajak seluruh elemen untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan semangat gotong royong dalam merespons dampak bencana.
"Kita mungkin sedang berada di tengah badai, tetapi tidak boleh kehilangan arah. Dengan kerja bersama dan semangat pantang menyerah, kita yakin akan bangkit," pungkas Fabianus. (MC Kab. Manggarai / Paulus Jeramun)
