Kemenhut menggalang sinergi ketat bersama para pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di seluruh Indonesia demi memastikan areal kerja masing-masing terlindungi secara optimal. (Foto: Humas Kemenhut)
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperketat langkah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menggalang sinergi bersama para pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi eskalasi cuaca kering dan memastikan area kerja masing-masing terlindungi secara optimal.
Upaya pencegahan karhutla kini didukung sistem pemantauan digital berbasis data terintegrasi melalui war room yang terhubung dengan Decision Support System (DSS) Jaga Rimba. Sistem ini menganalisis titik panas (hotspot) dan memverifikasinya secara real-time dengan data kawasan guna mempermudah pemetaan lokasi yang memerlukan penanganan cepat.
Sistem digital tersebut sekaligus menjadi dasar pemberian reward bagi pengelola yang berprestasi dalam menjaga lahannya, serta bahan evaluasi objektif bagi pihak yang belum memenuhi standar kepatuhan. Saat ini pemantauan intensif difokuskan pada tujuh provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin langsung Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla secara daring dari Jakarta pada Selasa (1/9/2026), didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Laksmi Wijayanti. Rapat tersebut diikuti jajaran Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), serta para pengelola PBPH dari berbagai daerah.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya kolaborasi dan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kawasan hutan.
"Kami mengimbau seluruh pemegang PBPH untuk aktif berpartisipasi dalam pengendalian karhutla ini, sesuai dengan komitmen legal dan kewajiban yang melekat. Harapan kita bersama sangat jelas: seluruh areal PBPH dapat kita jaga agar tetap aman dan bebas dari kebakaran sepanjang bulan September ini," ujar Raja Juli Antoni.
Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menjelaskan bahwa strategi utama penanganan karhutla berfokus pada deteksi dini dan kesiapsiagaan operasional sebelum api meluas. "Melalui sistem ini, kita bisa langsung berkoordinasi dengan pengelola PBPH untuk memastikan kondisi riil di lapangan (ground check) dan mengambil langkah pemadaman seawal mungkin," jelas Rohmat Marzuki.
Rohmat Marzuki juga mengingatkan pentingnya kesiapan alat dan personel di lapangan. Pengawasan khusus diarahkan pada areal gambut dengan menjaga kondisi hidrologis, termasuk pemeliharaan sekat kanal dan kecukupan pasokan air.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen PHL Laksmi Wijayanti memaparkan bahwa analisis pemantauan per 20–30 Agustus 2026 menunjukkan kecepatan respons para pemegang PBPH menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak kebakaran. "Penilaian kinerja tidak hanya dilihat dari munculnya hotspot, tetapi dari seberapa cepat tim di lapangan melakukan ground check dan memadamkan titik api hingga tuntas. Kecepatan tindakan inilah yang terus kita dorong bersama," ungkap Laksmi Wijayanti.
Melalui penegakan aturan dan penguatan kemitraan yang berjalan seiring, Kemenhut menyiapkan evaluasi berkala sebagai bentuk perlindungan kawasan sekaligus membuka ruang gotong royong bagi seluruh pemangku kepentingan. "Sinergi dan gotong royong adalah kunci utama kita melewati masa-masa sulit ini. Mari bersama-sama kita lindungi masyarakat dan daerah kita dari dampak karhutla," tutur Menhut Raja Juli Antoni.
