Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani dampak banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sejak 27 Agustus 2026. (Foto: Humas Kemen PU)
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) bergerak cepat memulihkan konektivitas jalan dan infrastruktur terdampak banjir serta tanah longsor di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Penanganan dilakukan melalui pembukaan kembali akses jalan, pemasangan jembatan sementara, normalisasi sungai, hingga pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
Banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah Kabupaten Parigi Moutong sejak 27 Agustus 2026 setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut. Berdasarkan data Pos Curah Hujan Toboli, curah hujan tercatat mencapai 96,9 mm/hari pada 25 Agustus 2026, sedangkan Pos Curah Hujan Donggulu mencatat 51,8 mm/hari pada 27 Agustus 2026.
Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah sungai meluap dan menggenangi permukiman serta akses jalan masyarakat.
Pada Ruas Sinei-Ampibabo, Kecamatan Kasimbar, banjir dan longsor terjadi di enam titik, yakni STA 14+050, STA 28+600, STA 30+200, STA 30+300, STA 31+300, dan STA 31+500. Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah melakukan penanganan langsung di lokasi terdampak.
Hingga 28 Agustus 2026, seluruh titik tersebut telah dapat dilewati kembali sehingga konektivitas masyarakat dan lalu lintas pada ruas Sinei-Ampibabo berangsur pulih.
Penanganan juga dilakukan terhadap Jembatan Peningka yang sebelumnya mengalami kerusakan hingga menyebabkan akses terputus. Pada 29 Agustus 2026, Kementerian PU memasang jembatan sementara atau Jembatan Bailey tipe double panel sepanjang 15 meter, dilanjutkan pemasangan lantai jembatan dan penimbunan oprit.
Seluruh rangkaian penanganan tersebut telah selesai sehingga Jembatan Peningka kembali fungsional dan lalu lintas dapat berjalan normal.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan, kesiapsiagaan infrastruktur dan sumber daya Kementerian PU menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan bencana di berbagai daerah. Kecepatan respons diperlukan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar di tengah kondisi pascabencana.
“Begitu terjadi bencana, kita harus segera bergerak di lapangan. Yang utama adalah memastikan akses masyarakat tetap terlayani. Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait agar penanganan berjalan cepat,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Selain memulihkan konektivitas, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu melakukan penanganan terhadap sungai yang terdampak banjir di Kecamatan Kasimbar.
Normalisasi dilakukan pada Sungai Donggulu dan Sungai Suranga yang berada di wilayah Desa Labuan Donggulu, Laemanta, Laemanta Utara, dan Peningka. Kedua sungai tersebut merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Donggulu dan Suranga pada Wilayah Sungai Parigi-Poso yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Tim Satgas Bencana BWS Sulawesi III Palu telah melakukan survei dan asesmen untuk mengetahui kondisi infrastruktur serta sungai terdampak. Normalisasi sungai dilakukan menggunakan excavator untuk membantu meningkatkan kapasitas aliran dan mengurangi potensi genangan.
Selain itu, Kementerian PU menyiagakan trailer, pompa, serta bahan banjiran yang dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Dukungan juga diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak banjir bandang di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara. Meskipun banjir telah surut dan arus lalu lintas kembali normal hingga 29 Agustus 2026, layanan air PAMSIMAS belum kembali normal akibat kerusakan jaringan pipa yang terdampak banjir.
Tim Tanggap Darurat Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Tengah kemudian mengirimkan dua unit Mobil Tangki Air (MTA) untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat. Sebanyak 16.000 liter air bersih disalurkan kepada warga terdampak pada Sabtu (29/8/2026).
Kementerian PU terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, BPBD Kabupaten Parigi Moutong, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk memastikan penanganan infrastruktur dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kasimbar mulai 29 Agustus hingga 11 September 2026. Penanganan infrastruktur dan dukungan kebutuhan dasar masyarakat terus dilakukan selama masa tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.
