Cegah Karhutla Berulang, Pemprov Riau Petakan Wilayah Rawan hingga Tingkat Desa
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari tingkat desa melalui pemetaan wilayah rawan, pemantauan titik api, edukasi masyarakat, hingga patroli bersama.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan langkah tersebut diperlukan agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi.
Pemprov Riau juga merencanakan rapat koordinasi bersama unsur pemerintah dan aparat di tingkat desa pada pertengahan September 2026.
"Ada berbagai langkah yang kita kendalikan setelah kondisi ini. Insyaallah nanti pada pertengahan September, kita akan merencanakan rakor bersama seluruh desa di Riau," kata SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (1/9/2026).
Rakor tersebut akan melibatkan kepala desa, lurah, bintara pembina desa (Babinsa), dan kepala kepolisian sektor (Kapolsek) seluruh Riau.
"Kita akan melaksanakan rapat koordinasi bersama Kepala Desa, Lurah, Babinsa, dan Kapolsek seluruh Provinsi Riau. Serta penandatanganan deklarasi membuka lahan tanpa membakar," jelasnya.
SF Hariyanto menegaskan, pengendalian karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Menurutnya, sistem pencegahan perlu dibangun secara berkelanjutan dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.
"Kita tidak mau setelah api padam, kemudian semuanya selesai. Sesuai arahan dari Bapak Presiden, jelas dan tegas jangan setiap tahun kita hanya sibuk memadamkan api tapi pencegahannya harus dibangun dari bawah," tegasnya.
Karena itu, pemerintah desa akan ditempatkan sebagai salah satu unsur utama dalam sistem pencegahan karhutla.
"Karena itu pertengahan September 2026 kita akan segera menyelenggarakan rakor bersama seluruh desa di Riau. Desa harus menjadi bagian utama dan sistem pencegahan," ujarnya.
Menurut SF Hariyanto, langkah mitigasi perlu diperkuat sebelum musim kemarau, termasuk dengan memetakan kawasan yang memiliki kerawanan kebakaran.
"Sebab upaya mitigasi ke depan, langkah pencegahan harus diperkuat sebelum musim kemarau tiba untuk menekan potensi munculnya titik api dan pemetaan wilayah," terangnya.
Selain pemetaan, Pemprov Riau akan mendorong penyusunan peta rawan kebakaran serta pemantauan titik api secara berkala.
Edukasi kepada masyarakat juga akan diperkuat, terutama mengenai larangan membuka lahan dengan membakar serta aktivitas lain yang dapat memicu kebakaran.
"Kemudian, menyusun peta rawan kebakaran dan memantau titik api secara berkala. Selanjutnya, kita lakukan edukasi kepada masyarakat memberikan sosialisasi agar warga tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan tidak meninggalkan api unggun dalam kondisi menyala," ungkapnya.
Pengawasan di tingkat desa juga direncanakan melalui optimalisasi patroli dengan melibatkan Masyarakat Peduli Api dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
"Yang terakhir, pengawasan dalam rangka mengoptimalkan patroli hutan bersama para masyarakat peduli api dan Satlinmas di tingkat desa," pungkasnya.
(MC Riau/bib)
