ISPU di Atas 100, Jambi Alihkan Sekolah ke PJJ
Rakor Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Jambi
Jambi, InfoPublik – Pemerintah Kota Jambi memperketat perlindungan kesehatan pelajar dan masyarakat di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla. Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) berada pada kisaran 100–200, pemerintah menerapkan evaluasi berkala terhadap kegiatan belajar dan mengalihkan pembelajaran tatap muka (PTM) ke pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Kebijakan tersebut diambil seiring meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kota Jambi. Data Dinas Kesehatan menunjukkan kasus ISPA melonjak 33,82 persen hanya dalam dua hari, dari 275 kasus pada 28 Agustus menjadi 368 kasus pada 29 Agustus 2026.
Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljhosa mengatakan kondisi kualitas udara menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan kebijakan pembelajaran. Pemerintah tidak menetapkan kebijakan secara permanen, tetapi mengevaluasinya secara berkala mengikuti perkembangan kualitas udara.
“Sistem evaluasi proses belajar-mengajar dilakukan setiap tiga hari sekali. Jika angka ISPU melampaui ambang batas aman atau di atas 100, aktivitas sekolah langsung dialihkan ke metode PJJ secara daring,” ujar Diza saat Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla Wilayah Provinsi Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (31/8/2026).
Pendekatan tersebut menempatkan keselamatan peserta didik sebagai prioritas di tengah kondisi udara yang dapat berubah mengikuti perkembangan karhutla regional. Evaluasi berkala juga memungkinkan pemerintah menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan kondisi terkini, sehingga kegiatan pendidikan tetap berjalan tanpa mengabaikan faktor kesehatan.
Perlindungan masyarakat juga dilakukan melalui distribusi masker. Pemkot Jambi telah membagikan 30.000 masker secara gratis di sejumlah titik keramaian untuk mengurangi paparan polutan akibat kabut asap.
Langkah penanganan diperkuat dengan penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan melalui Surat Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 624 Tahun 2026. Status tersebut berlaku mulai 24 Agustus hingga 30 September 2026.
Tekanan akibat kemarau ekstrem tidak hanya terlihat dari kualitas udara, tetapi juga dari meningkatnya kejadian kebakaran lahan. Sepanjang 1 Januari hingga 30 Agustus 2026, tercatat 50 kejadian kebakaran lahan dengan total luas terdampak 13,4 hektare.
Agustus menjadi periode paling berat. Sebanyak 17 kejadian kebakaran lahan tercatat sepanjang bulan tersebut dengan luas mencapai 131.950 meter persegi atau sekitar 13,2 hektare. Luasan itu menyumbang 97,96 persen dari total area lahan yang terbakar di Kota Jambi sepanjang tahun berjalan.
Di tengah kondisi tersebut, Pemkot Jambi juga mengantisipasi dampak kekeringan terhadap ketersediaan air warga. Satgas Komando diaktifkan dan 24 unit mobil tangki gabungan disiagakan dengan melibatkan Damkar, PDAM, TNI, BWSS, dan PMI.
Hingga akhir Agustus 2026, distribusi air bersih telah mencapai 726.000 liter kepada masyarakat terdampak. Bantuan ini ditujukan untuk menjaga kebutuhan dasar warga ketika sumur dan sumber air mengalami penurunan akibat kemarau panjang.
Pemkot Jambi mengingatkan masyarakat untuk menghemat penggunaan air, tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan, serta memantau perkembangan ISPU sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.
Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat maupun pasokan air bersih, layanan dapat diakses melalui Call Center Bahagia 112 atau Layanan Polri 110 yang tersedia untuk mendukung penanganan kondisi darurat.
