BNPB Hormati Putusan MK soal Penetapan Status Bencana
Ilustrasi: Rumah rusak akibat terdampak gempa di NTT/ (Dok. BNPB).
Jakarta, InfoPublik - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Jumat (28/8/2026). Putusan tersebut memberikan kejelasan mengenai mekanisme penetapan status bencana, baik berskala nasional maupun daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026), menjelaskan bahwa terdapat lima indikator yang selama ini menjadi pertimbangan dalam penetapan status bencana, yakni jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta dampak sosial dan ekonomi.
Menurut Berton, kelima indikator tersebut sebelumnya dipahami harus terpenuhi seluruhnya. Namun, melalui putusan tersebut, MK menyatakan bahwa kelima indikator tidak harus terpenuhi secara keseluruhan.
Khusus penetapan status bencana nasional, sekurang-kurangnya tiga dari lima indikator harus terpenuhi, dengan jumlah korban menjadi salah satu indikator utama.
Berton menegaskan, penetapan status bencana merupakan keputusan penting negara sehingga harus didasarkan pada data yang akurat dan kondisi nyata di lapangan.
BNPB akan terus memperkuat kaji cepat, pendataan, analisis dampak, serta penilaian terhadap kemampuan daerah. Seluruh hasil tersebut menjadi bahan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait status bencana.
BNPB menegaskan bahwa status bencana nasional bukan satu-satunya pintu bagi pemerintah pusat untuk memberikan bantuan kepada daerah.
Pemerintah pusat tetap dapat mengerahkan personel, peralatan, logistik, pendanaan, dan dukungan teknis sesuai kebutuhan serta kewenangan.
Dengan demikian, bencana yang tidak berstatus nasional bukan berarti tidak mendapatkan penanganan dari pemerintah pusat. Hal yang utama adalah masyarakat terdampak segera memperoleh perlindungan, penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan, dan pemulihan.
BNPB juga akan mempelajari putusan MK tersebut secara menyeluruh dan menyesuaikan pedoman serta tata kerja yang diperlukan. Penyesuaian dilakukan bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
BNPB pun akan memperkuat koordinasi agar proses penilaian dan pendataan berjalan seragam, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Putusan tersebut menegaskan kembali bahwa keselamatan masyarakat merupakan tujuan utama penanggulangan bencana. Respons harus dilakukan secara cepat, sekaligus tetap berlandaskan hukum yang jelas.
BNPB mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media, organisasi kemasyarakatan, dan mitra kemanusiaan untuk bersama-sama memperkuat ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.
