Sebanyak 127 Titik Panas Terpantau di Kayong Utara, Pemkab Kaji Status Tanggap Darurat
Istimewa
Kayong Utara, InfoPublik - Sebanyak 127 titik panas (hotspot) terpantau di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, sehingga daerah tersebut disebut berada di urutan ketiga jumlah titik panas terbanyak di Kalimantan Barat setelah Ketapang dan Kubu Raya.
Data tersebut menjadi salah satu dasar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara mengevaluasi perkembangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sekaligus mengkaji kemungkinan penetapan status tanggap darurat.
Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, membahas kondisi tersebut bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat di Ruang Rapat Bupati, Sukadana, pada Jumat (28/8/2026).
Berdasarkan data SiPongi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dirujuk pemerintah daerah, Kayong Utara tercatat memiliki 127 titik panas.
Romi mengatakan penetapan status tanggap darurat perlu didasarkan pada hasil kajian dan indikator yang telah ditentukan, termasuk kondisi kualitas udara serta faktor lainnya.
“Kita perlu mengkaji terkait tanggap darurat ini. Kalau variabel yang ditentukan dalam undang-undang, termasuk misalnya kualitas udara dan indikator lainnya sudah terpenuhi berdasarkan hasil kajian bersama ini, maka kita bisa menetapkan status tanggap darurat,” ujar Romi.
Menurutnya, penetapan status tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi harus mendukung percepatan penanganan dan perlindungan masyarakat terdampak.
Status yang sesuai diharapkan mempermudah pengaturan kebutuhan operasional, mobilisasi sumber daya, serta dukungan sarana dan prasarana dalam mengendalikan Karhutla.
Selain kebakaran, pemerintah daerah juga memberikan perhatian pada dampak kekeringan dan keterbatasan sumber air.
Aspek kesehatan masyarakat turut masuk dalam pembahasan karena asap dan kekeringan berpotensi menimbulkan dampak bagi warga.
Romi meminta seluruh OPD mengambil peran sesuai tugas masing-masing dan menyiapkan langkah lintas sektor, mulai dari penanganan Karhutla, kekeringan, pelayanan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Silakan OPD mengambil peran masing-masing. Kita harus bergerak bersama, baik dalam penanganan karhutla, kekeringan, pelayanan kesehatan, maupun kebutuhan masyarakat,” kata Romi.
(Diskominfo - KKU)
