Revisi Perda Lingkungan Riau Dibahas, Gambut hingga Pencegahan Kerusakan Jadi Perhatian

Pekanbaru, InfoPublik - Sebanyak 55 persen daratan Provinsi Riau disebut merupakan kawasan lahan gambut yang memiliki kerawanan tinggi terhadap kebakaran. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam memperkuat tata kelola lingkungan hidup melalui perubahan regulasi daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan tanggapan pemerintah daerah terhadap perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Kamis (27/8/2026).

Perubahan regulasi tersebut diarahkan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional sekaligus memperkuat pengelolaan lingkungan di Riau.

Hariyanto mengatakan lingkungan hidup merupakan fondasi penting bagi kehidupan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan publik, pertumbuhan ekonomi, investasi, ketahanan pangan, hingga keberlanjutan pembangunan.

“Pemprov Riau menilai regulasi daerah harus adaptif dalam menjawab persoalan lingkungan yang semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk. Perubahan Perda ini diperlukan agar kebijakan daerah tetap selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, sekaligus mampu memperbaiki dan memperkuat tata kelola lingkungan hidup di daerah,” ujar Hariyanto.

Menurutnya, sekitar 55 persen daratan Provinsi Riau merupakan kawasan lahan gambut dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi.

Hariyanto menyebut kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), khususnya pada ekosistem gambut, dapat menimbulkan dampak kesehatan yang meluas hingga melampaui batas daerah.

“Kebakaran hutan dan lahan gambut Riau sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat setempat, antardaerah, antarprovinsi, bahkan antarnegara,” tegasnya.

Pemprov Riau juga menekankan bahwa perlindungan lingkungan tidak seharusnya ditempatkan berlawanan dengan pembangunan ekonomi.

Menurut Hariyanto, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya dukung serta kelestarian lingkungan.

Penyelesaian persoalan lingkungan di Riau juga dinilai membutuhkan kerja terpadu antara berbagai lembaga dan tingkatan pemerintahan.

“Penyelesaian masalah lingkungan di Riau dinilai membutuhkan penanganan terpadu antarlembaga dan lintas tingkatan pemerintahan. Untuk menyelesaikan masalah ini bisa dilakukan secara terpadu lintas pemerintahan dan lintas lembaga,” katanya.

Melalui perubahan Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemprov Riau mendorong penguatan koordinasi sekaligus deteksi dini terhadap potensi pelanggaran lingkungan agar risiko kerusakan dapat dicegah sejak awal.

Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2014 tersebut juga dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk mempertahankan daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang.

“Kita ingin mewariskan kepada generasi mendatang bukan hanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga hutan yang tetap terjaga, gambut yang tetap lestari, udara yang sehat, air yang bersih, dan lingkungan yang mampu menopang kehidupan masyarakat,” ucap Hariyanto.

Ia berharap pembahasan perubahan Perda menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang mampu merespons berbagai tantangan di Riau.

“Mari kita jadikan perubahan Perda ini sebagai momentum untuk membangun tata kelola lingkungan hidup Riau yang lebih kuat, lebih terpadu, lebih responsif, dan lebih berkeadilan,” tuturnya.

Rapat paripurna tersebut juga membahas sejumlah rancangan peraturan daerah lainnya, antara lain terkait penanaman modal, pajak dan retribusi daerah, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.