Kuansing Siaga Kabut Asap, BPBD hingga Dinkes Diminta Bergerak Cepat

Telukkuantan, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) menetapkan status siaga darurat bencana akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Karena peristiwa itu mulai berdampak terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Penetapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Muradi, di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau, pada Kamis (27/8/2026).

Muradi meminta seluruh perangkat daerah teknis segera menindaklanjuti keputusan tersebut agar penanganan dampak kabut asap berjalan cepat dan terkoordinasi.

“Diharapkan hasil keputusan siaga darurat bencana ini segera ditindaklanjuti oleh dinas-dinas teknis. BPBD harus bergerak sesuai tugas dan fungsinya, termasuk menyampaikan surat edaran kepada Dinas Pendidikan untuk menjadi pedoman dalam mengambil langkah di satuan pendidikan,” ujar Muradi.

Selain sektor pendidikan, kesiapan pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian. Dinas Kesehatan diminta menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan serta memastikan ketersediaan alat kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.

Muradi juga mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi asap semakin pekat dan menggunakan masker sebagai perlindungan.

“Untuk masyarakat, kami mengimbau agar mengurangi aktivitas di luar rumah jika kondisi asap semakin pekat dan menggunakan masker sebagai perlindungan, terutama bagi anak-anak, lansia dan masyarakat yang rentan,” imbaunya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kuansing, Satria Mandala Putra, menekankan pentingnya pencegahan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.

Menurutnya, penanganan Karhutla tidak boleh hanya dilakukan setelah kebakaran meluas.

“Yang paling penting tentu kita harus preventif terhadap sumber-sumber titik api. Jangan sampai penanganan hanya dilakukan setelah api membesar. Pencegahan harus kita lakukan bersama,” kata Satria.

Ia juga meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

“Perlu terus dilakukan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kebakaran. Jangan sampai masyarakat kita justru berurusan dengan hukum karena kelalaian atau tindakan yang menyebabkan karhutla,” tegasnya.

Selain mencegah titik api baru, pemerintah daerah diminta memperkuat mitigasi terhadap dampak kabut asap, terutama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Satria menilai penanganan kabut asap memerlukan keterlibatan berbagai elemen, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga organisasi kemasyarakatan maupun organisasi politik yang ingin berkontribusi.

“Kalau ada beberapa organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan yang ingin membantu, tentu ini harus kita sambut. Pemerintah daerah juga harus proaktif. Jangan hanya menunggu, tetapi bergerak bersama-sama untuk melindungi masyarakat,” pungkasnya.