Perusahaan Diminta Punya Menara Pantau hingga Regu Khusus Pemadam Karhutla Riau

Pekanbaru, InfoPublik - Perusahaan yang memiliki wilayah konsesi di Provinsi Riau diminta memastikan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi benar-benar siap digunakan ketika muncul indikasi kebakaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau, M Job Kurniawan, mengatakan kewajiban tersebut mencakup sistem deteksi dini, peralatan pencegahan dan pemadaman, prosedur operasi standar (SOP), organisasi penanggulangan kebakaran, hingga pelatihan berkala.

Menurut Job, ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor P.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

“Perusahaan memiliki kewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan bagian penting untuk memastikan setiap potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin,” ujar Job di Polda Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (27/8/2026).

Salah satu komponen yang harus disiapkan adalah sistem deteksi dini untuk mengetahui kemunculan api sejak tahap awal.

Menurut Job, sarana tersebut antara lain berupa menara pemantau api dengan ketentuan satu menara untuk setiap 500 hektare serta sistem peringatan dini.

Perusahaan juga diwajibkan menyiapkan peralatan pencegahan dan pemadaman, antara lain pompa air, selang, kendaraan operasional, serta embung atau sumber air yang dapat mendukung penanganan kebakaran.

“Deteksi dini sangat penting, begitu juga dengan peralatan pemadaman. Jangan sampai ketika terjadi kebakaran, perusahaan justru belum memiliki sarana yang memadai untuk melakukan penanganan awal,” jelasnya.

Selain sarana fisik, perusahaan harus memiliki SOP sebagai pedoman pencegahan dan penanganan Karhutla.

SOP tersebut perlu dipahami seluruh personel yang beraktivitas di wilayah perusahaan agar mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika menemukan potensi maupun kejadian kebakaran.

Job mengatakan perusahaan juga harus membentuk tim atau regu khusus penanggulangan kebakaran dengan jumlah personel yang disesuaikan dengan luas wilayah.

Menurutnya, untuk lahan di bawah 1.000 hektare diperlukan satu regu yang terdiri atas 15 orang. Sementara untuk wilayah seluas 1.000 hingga 5.000 hektare diperlukan dua regu dengan total 30 personel.

“Perangkat organisasi ini harus benar-benar siap bekerja di lapangan. Jumlah personel juga harus disesuaikan dengan luas lahan sehingga kemampuan penanganannya sebanding dengan wilayah yang menjadi tanggung jawab perusahaan,” ungkapnya.

Kesiapan personel juga perlu diperkuat melalui pelatihan berkala bagi pekerja yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran.

Pelatihan tersebut diperlukan untuk menjaga keterampilan, kemampuan, serta kesiapsiagaan tim ketika menghadapi kondisi darurat di lapangan.

Job menegaskan seluruh komponen pencegahan Karhutla tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen atau persyaratan administratif.

“Dengan begitu seluruh komponen tersebut tidak boleh hanya dipenuhi secara administratif tetapi harus benar-benar berfungsi di lapangan. Kesiapan korporasi menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam mencegah Karhutla agar tidak meluas serta menimbulkan dampak yang lebih besar bagi lingkungan maupun masyarakat Riau,” pungkasnya.