Jakarta, InfoPublik - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau melalui supervisi lapangan, penguatan personel, serta sinergi lintas sektor, Kamis (27/8/2026). Langkah ini dilakukan guna memastikan kesiapsiagaan dan respons pengendalian karhutla berjalan secara cepat, terkoordinasi, dan efektif.
Penguatan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) lewat rapat koordinasi dan supervisi bersama Satuan Tugas Pengendalian Karhutla Provinsi Riau. Kegiatan ini melibatkan sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di Riau, seperti Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Taman Nasional Tesso Nilo, hingga Manggala Agni.
Direktur PUPH Kemenhut, Khairi Wenda, menyampaikan bahwa pengendalian karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kesiapsiagaan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), hingga masyarakat.
“Kunci pengendalian karhutla adalah pencegahan, kesiapsiagaan, dan kecepatan dalam merespons kejadian di lapangan. Karena itu, koordinasi lintas sektor dan penguatan personel harus terus dilakukan agar potensi kebakaran dapat dikendalikan sedini mungkin,” ujar Khairi Wenda.
Sebagai bagian dari penguatan tersebut, Kementerian Kehutanan mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 251 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan. Pembentukan satuan tugas ini memperkuat fungsi supervisi di wilayah yang memiliki potensi dan risiko karhutla tinggi.
Di Provinsi Riau, sebanyak 11 UPT Kementerian Kehutanan turut mengerahkan personel tambahan untuk memperkuat Manggala Agni Kemenhut. Sebelum diterjunkan ke lapangan, para personel mendapatkan pembekalan teknis pemadaman guna meningkatkan kapasitas, kesiapsiagaan, dan keselamatan kerja.
Selain penanganan di lapangan, Direktorat PUPH terus menjalankan fungsi pengendalian pemanfaatan hutan dan evaluasi kinerja PBPH sebagai langkah preventif agar pengelolaan areal hutan berjalan sesuai ketentuan.
Rangkaian kegiatan berlanjut dengan peninjauan supervisi secara langsung di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Dalam kesempatan tersebut, Khairi Wenda meninjau pelaksanaan kegiatan pengendalian serta menyerahkan bantuan suplemen kesehatan kepada para petugas pemadam kebakaran di garis depan.
“Kita memberikan dukungan kepada para petugas yang berada di garis depan. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga hutan dan lingkungan dari ancaman kebakaran. Penguatan kapasitas dan dukungan terhadap personel menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengendalian karhutla,” tambah Khairi Wenda.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan serta deteksi dini agar api tidak membesar dan menimbulkan dampak luas.
“Semakin cepat kita mengetahui adanya potensi kebakaran, semakin besar peluang untuk mencegah api berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas. Karena itu, pengawasan, patroli, kesiapsiagaan personel, dan koordinasi harus berjalan secara simultan,” jelasnya.
Melalui penguatan sinergi bersama pemerintah daerah, aparat terkait, pemegang PBPH, dan Manggala Agni Kemenhut, Kementerian Kehutanan terus berkomitmen menjaga kelestarian hutan, melindungi masyarakat, serta mendukung mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.
