Jakarta, InfoPublik - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyiapkan langkah antisipatif guna menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat dinamika iklim 2026, termasuk potensi El Niño. Kesiapsiagaan yang disusun sejak 11 Maret 2026 ini diarahkan untuk melindungi kelestarian hutan sekaligus menjaga keselamatan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat dari dampak kebakaran serta kabut asap.
Komitmen tersebut ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 251 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2026 yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Keputusan ini menjadi landasan penguatan koordinasi, pencegahan, deteksi dini, pemadaman, penanganan pascakebakaran, komunikasi publik, hingga penegakan hukum.
“Sejak Maret 2026, Kementerian Kehutanan tidak menunggu kebakaran membesar untuk bertindak. Kami telah membangun kesiapsiagaan berdasarkan informasi iklim dan potensi peningkatan risiko karhutla. Seluruh langkah ini disiapkan untuk melindungi hutan, masyarakat, serta keanekaragaman hayati Indonesia,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/8/2026).
Melalui keputusan tersebut, Kementerian Kehutanan membentuk tiga unsur kerja terpadu, yaitu Tim Pendampingan Pengendalian Kebakaran Hutan di Daerah, Tim Posko Pengendalian Kebakaran Hutan, dan Tim Klarifikasi Pelanggaran Izin karena Kebakaran Hutan. Tim pendampingan bertugas berkoordinasi dengan gubernur, bupati/wali kota, perangkat daerah, satuan tugas daerah, serta unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan di 12 kelompok provinsi dan regional.
Tim Posko bertugas menjalankan sistem peringatan dan deteksi dini, memetakan data, serta menghimpun laporan kejadian. Sementara itu, Tim Klarifikasi memetakan areal terbakar, mengumpulkan data, melakukan klarifikasi kepada pemegang izin, dan menyusun rekomendasi sanksi.
“Dengan sistem ini, penanganan dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, mulai dari pencegahan dan deteksi dini, koordinasi daerah, pemadaman dan pendinginan, komunikasi kepada masyarakat, sampai dengan pemeriksaan serta penegakan hukum,” tegas Raja Juli Antoni.
Menghadapi perkembangan karhutla saat ini, Kementerian Kehutanan turut menerjunkan Bantuan Kendali Operasi (BKO) sebanyak 5.000 ASN Kementerian Kehutanan untuk memperkuat Manggala Agni Kemenhut dan tim gabungan di enam provinsi prioritas. Sekitar 2.200 personel ditempatkan di wilayah Kalimantan, termasuk tambahan 700 personel di Kalimantan Barat. Adapun masing-masing 500 personel disiapkan untuk Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan, sementara sisanya disebar sesuai dinamika lapangan.
Personel BKO yang berasal dari Polisi Kehutanan dan unit pelaksana teknis diperbantu untuk mendukung patroli, pemadaman, pendinginan, penjagaan wilayah rawan, hingga dukungan logistik.
“Penambahan personel ini menunjukkan bahwa pengendalian karhutla merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Kementerian Kehutanan. Manggala Agni Kemenhut menjadi kekuatan utama di lapangan, sementara ASN dari berbagai unit kerja hadir untuk memperkuat operasi sesuai kebutuhan,” kata Raja Juli Antoni.
Operasi lapangan digencarkan lewat pemadaman darat, patroli terpadu, penyekatan api, pembasahan lahan gambut, serta pemanfaatan sumur bor. Operasi ini melibatkan kolaborasi Manggala Agni Kemenhut, BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, dan relawan. Langkah darat juga diperkuat dukungan helikopter patroli dan water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca.
Pemantauan titik panas (hotspot) terus dilakukan melalui Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi berbasis satelit. Kendati demikian, penurunan jumlah hotspot diakui tidak serta-merta menandakan api telah padam sepenuhnya, terutama pada lahan gambut yang berpotensi menyisakan bara di bawah permukaan tanah.
Di sisi lain, penegakan hukum berjalan selaras dengan kegiatan pencegahan. Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang terbukti terkait kejadian kebakaran. Lima perusahaan dikenai Paksaan Pemerintah, sedangkan satu perusahaan dengan area kebakaran luas dan berulang dikenai Pembekuan Perizinan Berusaha.
“Kami mengutamakan pencegahan, tetapi tidak akan ragu bertindak tegas terhadap pihak yang lalai maupun sengaja melakukan pembakaran. Perlindungan terhadap masyarakat, hutan, dan lingkungan harus ditempatkan di atas kepentingan apa pun,” ujar Raja Juli Antoni.
Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, segera melaporkan temuan titik api, serta memantau perkembangan terkini melalui kanal resmi SiPongi.
“Karhutla tidak dapat dihadapi oleh satu institusi saja. TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, dunia usaha, dan masyarakat harus bergerak sebagai satu kekuatan. Tujuan kita jelas: api segera dikendalikan, hutan terlindungi, dan masyarakat terbebas dari dampak asap,” pungkas Raja Juli Antoni.
