Jakarta, InfoPublik - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong masyarakat penerima Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi kawasan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dorongan tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, saat berdialog dengan enam kelompok penerima Perhutanan Sosial di Desa Merasa, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dialog tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja Menhut untuk melihat pengelolaan kawasan sekaligus mendengar langsung aspirasi masyarakat.
Sebanyak enam kelompok penerima Perhutanan Sosial dalam dialog tersebut mengelola areal seluas sekitar 11.933 hektare yang memberikan manfaat kepada 1.023 kepala keluarga di Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Bulungan.
Keenam kelompok tersebut terdiri atas KTH Pilanjau Lestari Squad, LPHD Lobang Beloh, LPHD Tebangan Lembak Dulun Batu Mate, KTH Sungai Alun Lestari, LD Mara I, dan LD Mara Hilir. Mereka mengembangkan berbagai potensi lokal melalui agroforestri, ekowisata, madu, rotan, gaharu, hingga silvofishery.
Menhut Raja Juli Antoni menegaskan, pemberian legalitas pengelolaan hutan harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus tanggung jawab menjaga kelestarian kawasan.
“SK yang diberikan ini harus dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi lokal yang ada. Namun di saat yang sama, masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kawasan, meningkatkan kewaspadaan, serta berperan aktif dalam mencegah dan menangani karhutla,” ujar Menhut dalam keterangannya dari Berau, Kamis (27/8/2026).
Menurut Menhut, masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan hutan memiliki posisi strategis dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Karena itu, pengelolaan Perhutanan Sosial perlu berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam perlindungan kawasan.
Seluruh kelompok penerima Perhutanan Sosial di wilayah tersebut juga merupakan bagian dari Masyarakat Peduli Api (MPA). Keterlibatan mereka mencakup pemantauan kawasan, patroli, hingga pelaporan apabila ditemukan indikasi kebakaran.
Secara nasional, program Perhutanan Sosial telah menjangkau sekitar 8,41 juta hektare (ha) yang dikelola oleh 11.292 kelompok dengan penerima manfaat mencapai 1,43 juta kepala keluarga.
Kementerian Kehutanan memastikan pendampingan terhadap kelompok Perhutanan Sosial terus dilakukan agar pengelolaan kawasan tidak berhenti pada pemberian legalitas. Pendampingan diarahkan pada penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, serta pemanfaatan potensi lokal secara produktif dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kawasan hutan sekaligus berperan sebagai mitra pemerintah dalam menjaga hutan, termasuk mencegah dan menangani karhutla.
