Jakarta, InfoPublik - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengerahkan ratusan Pengawas Lingkungan Hidup untuk memeriksa 42 perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Langkah tersebut dilakukan atas instruksi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, untuk mendalami kejadian kebakaran, mengidentifikasi sumber api, serta memastikan pemenuhan kewajiban pelaku usaha dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran di wilayah operasionalnya.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH Rizal Irawan mengatakan pengerahan Pengawas Lingkungan Hidup bertujuan menelusuri keterkaitan antara kejadian kebakaran dan aktivitas usaha, mengidentifikasi luasan area terdampak, serta mengumpulkan alat bukti untuk menentukan tindak lanjut penegakan hukum.
“Kami merespons cepat kejadian-kejadian ini dengan menurunkan para Pengawas Lingkungan Hidup untuk memastikan seluruh kejadian didalami dengan serius dan menyeluruh. Hasil pengawasan akan menjadi dasar bagi kami dalam menentukan langkah penanganan dan tindak lanjut hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran,” tegas Rizal.
Pengawasan tidak hanya diarahkan pada identifikasi lokasi kebakaran, tetapi juga pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan hasil pemantauan awal, sebanyak 42 perusahaan terindikasi berkaitan dengan munculnya titik kebakaran dan saat ini menjadi bagian dari proses pemeriksaan Pengawas Lingkungan Hidup. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan fakta lapangan, data pendukung, hasil analisis, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Lahan 1.500 Hektare Disegel
Sebagai bagian dari proses penegakan hukum, Pengawas Lingkungan Hidup KLH/BPLH pada 27 Agustus 2026 melakukan penyegelan terhadap PT Sinar Karya Mandiri di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan analisis citra satelit per 18 Agustus 2026. Dari investigasi awal, KLH/BPLH memperkirakan terdapat areal terbakar seluas sekitar 1.500 hektare. Sebagian besar tutupan lahan berupa semak belukar dengan karakteristik tanah gambut dan aluvial yang rentan terhadap kebakaran.
Dalam pemeriksaan lapangan, Pengawas Lingkungan Hidup masih menemukan titik api dan kepulan asap di sejumlah lokasi. Temuan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pendalaman untuk memastikan kondisi lahan serta pemenuhan kewajiban perusahaan dalam mencegah dan menanggulangi karhutla.
Rizal menegaskan, penanganan setiap kejadian karhutla akan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan luasan kebakaran, dampak terhadap lingkungan, tingkat pelanggaran, serta hasil pemeriksaan di lapangan.
“Penanganan akan dilakukan secara proporsional berdasarkan luasan, dampak, tingkat pelanggaran, dan hasil pemeriksaan. Untuk kebakaran dengan luasan di bawah 100 hektare, pihak yang terbukti melanggar akan dikenai denda administrasi dan sanksi administratif berupa pemulihan lahan sesuai ketentuan. Sementara apabila luas kebakaran mencapai lebih dari 100 hektare dan ditemukan unsur pelanggaran, penegakan hukum dapat dilakukan melalui jalur pidana dan perdata,” jelas Rizal.
Ia menambahkan, apabila pelanggaran dilakukan secara berulang, proses penegakan hukum pidana dapat ditempuh tanpa mempertimbangkan batas luasan kebakaran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KLH/BPLH akan melanjutkan pengawasan terhadap perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan kejadian karhutla. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran dijalankan serta menentukan langkah penanganan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga menegaskan komitmen menerapkan prinsip tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap korporasi maupun pelaku usaha yang terbukti lalai atau sengaja melakukan pembakaran lahan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
