Pemkab Pelalawan Naikkan Status Karhutla Jadi Tanggap Darurat hingga 6 September 2026
Istimewa
Pelalawan, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 14 hari, mulai 24 Agustus hingga 6 September 2026, setelah luas lahan terbakar dilaporkan mencapai sekitar 1.717,76 hektare.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.300.2.1/BPBD/2026/667 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2026.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan, Zulfan, membenarkan peningkatan status tersebut.
"Keputusan diambil setelah pemerintah daerah mengevaluasi perkembangan karhutla dan sejumlah faktor yang memengaruhi penanganan bencana," kata Zulfan saat rapat koordinasi penanganan karhutla Kabupaten Pelalawan yang dilaksanakan di Kantor Bupati Pelalawan, Provinsi Riau, pada Senin (24/8/2026).
Sebelumnya, Pemkab Pelalawan telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sejak awal Februari 2026. Seiring meningkatnya ancaman kebakaran dan dampak yang ditimbulkan, status tersebut kemudian dinaikkan menjadi tanggap darurat.
Berdasarkan data Laporan Harian Hotspot dan Firespot Pusat Pengendalian Operasi BPBDPK Provinsi Riau yang dicantumkan dalam keputusan bupati, selama periode 1 Januari hingga 24 Agustus 2026 terpantau 2.358 titik panas dan 66 titik api di Kabupaten Pelalawan.
Dalam periode yang sama, luas lahan yang dilaporkan terbakar mencapai sekitar 1.717,76 hektare.
Kebakaran terjadi di sejumlah wilayah, terutama Kecamatan Kuala Kampar, Teluk Meranti, Kerumutan, dan Pangkalan Kerinci.
Data titik panas merupakan indikator hasil pemantauan yang tidak secara otomatis menunjukkan lokasi kebakaran. Sementara titik api mengacu pada lokasi yang telah teridentifikasi sebagai kebakaran berdasarkan data penanganan yang digunakan pemerintah daerah.
Penetapan status tanggap darurat juga mempertimbangkan analisis curah hujan dan prakiraan cuaca dari BMKG Provinsi Riau.
Berdasarkan pertimbangan yang dicantumkan dalam keputusan tersebut, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026, dengan wilayah pesisir menjadi salah satu kawasan yang memiliki potensi ancaman karhutla lebih tinggi.
Dengan status tanggap darurat, pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi serta pengerahan sumber daya untuk pemadaman, pengendalian kebakaran, dan penanganan dampak asap terhadap masyarakat.
Status tersebut berlaku selama 14 hari kalender, terhitung sejak 24 Agustus hingga 6 September 2026, dan dapat dievaluasi mengikuti perkembangan kondisi di lapangan.
Pemkab Pelalawan bersama seluruh unsur terkait terus melakukan pemantauan terhadap titik panas dan lokasi kebakaran.
Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan serta tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar untuk mencegah munculnya kebakaran baru.
