Kementerian Kehutanan terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan melalui pemantauan titik panas (hotspot), verifikasi lapangan (ground check), serta respons cepat terhadap setiap indikasi kebakaran di tingkat tapak. (foto: Humas Kemenhut)
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra Selatan melalui pemantauan titik panas (hotspot), verifikasi lapangan (ground check), serta respons cepat terhadap setiap indikasi kebakaran di tingkat tapak.
Langkah ini memperkuat sistem deteksi dini dan penanganan karhutla yang responsif, terpadu, dan berbasis data. Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah V Palembang mengkoordinasikan hasil pemantauan titik panas pada areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan kawasan hutan bersama pemegang PBPH serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk penanganan lapangan.
Berdasarkan hasil pemantauan pada 24 Agustus 2026, terdeteksi peningkatan indikasi titik panas pada areal PT BMH sebanyak 26 titik kategori tinggi (high) dan 150 titik kategori sedang (medium). Pada areal PT SAA terdeteksi empat titik kategori sedang, sedangkan pada PT BPP tidak terdeteksi titik panas.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa data titik panas hasil pemantauan satelit merupakan indikasi awal anomali suhu permukaan dan bukan secara otomatis menunjukkan adanya titik api aktif. Karena itu, setiap indikasi titik panas diverifikasi melalui ground check guna memastikan kondisi riil di lapangan.
Kepala BPHL Wilayah V Palembang, Tuti Alawiyah meminta seluruh pemegang PBPH di wilayah kerjanya meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan setiap informasi titik panas segera ditindaklanjuti.
“Setiap indikasi titik panas harus segera direspons. Lakukan pengecekan lapangan, pastikan personel serta sarana dan prasarana pemadaman siap, dan apabila ditemukan api, segera lakukan pemadaman agar tidak berkembang dan meluas,” tegas Tuti dari Palembang, Senin (24/8/2026)
Selain pemeriksaan lapangan, pemegang PBPH diminta memperkuat patroli pada areal yang memiliki tingkat kerawanan tinggi serta meningkatkan koordinasi dengan KPH, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan para pihak terkait lainnya.
Kementerian Kehutanan terus mendorong agar pengendalian karhutla tidak berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemegang PBPH dan KPH perlu memastikan kegiatan pemantauan pascapemadaman, termasuk pendinginan (mopping up), dilakukan untuk memastikan tidak terdapat bara yang berpotensi menyebabkan kebakaran kembali.
Penguatan kesiapsiagaan di tingkat tapak dan respons cepat ini dilaksanakan melalui koordinasi terpadu antara pemerintah pusat, daerah, KPH, pemegang PBPH, dan Manggala Agni guna menjaga hutan dan lingkungan dari ancaman karhutla di wilayah rawan Sumatra Selatan.
