Menhut, Raja Juli Antoni, meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Rasau Jaya dan melihat proses penanganan yang dilakukan petugas di lapangan. (Foto: Humas Kemenhut)
Jakarta, InfoPublik - Sebanyak 2.200 personel tambahan dari unsur Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dikerahkan untuk memperkuat operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan, termasuk sekitar 700 personel di Kalimantan Barat (Kalbar).
Penguatan personel tersebut menjadi salah satu langkah Kementerian Kehutanan dalam mempercepat penanganan karhutla di Kalimantan Barat, menyusul kondisi cuaca yang masih kering dan potensi kebakaran di lahan gambut. Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla yang dipimpin Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, di Daops Manggala Agni Kemenhut Kabupaten Kubu Raya, Senin (24/8/2026).
Rakor tersebut digelar setelah Menhut meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Rasau Jaya dan melihat proses pemadaman yang dilakukan petugas di lapangan.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan hingga Minggu (23/8/2026) pukul 23.59 WIB, jumlah hotspot di Kalimantan Barat tercatat 28 titik. Namun, Menhut mengingatkan penurunan jumlah hotspot tidak berarti ancaman karhutla telah berakhir.
Saat peninjauan di Kubu Raya, misalnya, api di permukaan sudah tidak terlihat, tetapi asap masih keluar dari lahan gambut. Kondisi tersebut menunjukkan proses pembakaran masih dapat berlangsung di bawah permukaan tanah sehingga membutuhkan penanganan dan pemantauan lanjutan.
“Turunnya angka hotspot tersebut tidak boleh membuat kita berleha-leha atau menjadi tidak peduli. Justru kondisi ini harus memotivasi kita untuk lebih berhati-hati. Jangan melakukan pembakaran lahan untuk keperluan land clearing, baik oleh petani, pihak swasta, maupun korporasi,” tegas Menhut.
Penguatan personel dilakukan dengan memperbantukan 5.000 ASN Kementerian Kehutanan untuk mendukung Manggala Agni dan tim gabungan di enam provinsi prioritas. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.200 personel ditempatkan di wilayah Kalimantan, termasuk sekitar 700 personel tambahan di Kalimantan Barat yang berasal dari Polisi Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan dari berbagai daerah.
Penambahan kekuatan tersebut diarahkan untuk memperkuat operasi darat, mulai dari pemadaman, patroli, pendinginan, hingga pencegahan munculnya kembali titik api, terutama di kawasan yang memiliki karakteristik lahan gambut.
Operasi darat juga diperkuat dengan operasi udara dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Menhut menyampaikan koordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG terus dilakukan untuk memanfaatkan setiap peluang pertumbuhan awan yang dapat mendukung pelaksanaan OMC.
“Sekecil apa pun potensi awan hujan setelah tanggal 27, akan tetap kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk membantu teman-teman di darat,” ujar Menhut.
Perwakilan BMKG, Erika, menyampaikan kondisi cuaca Kalimantan Barat secara umum masih kering. Kabupaten Ketapang tercatat telah mengalami sekitar 54 hari tanpa hujan, sedangkan Kubu Raya sekitar 42 hari.
OMC yang dilaksanakan pada 22–27 Agustus telah menghasilkan hujan di sejumlah lokasi dan diikuti penurunan hotspot. Namun, setelah 27 Agustus, kondisi cuaca diperkirakan kembali sangat kering. “Secara umum berdasarkan data, kondisinya kering, Pak,” ujarnya.
Selain memperkuat personel dan operasi pemadaman, pemerintah daerah juga mengerahkan kekuatan untuk menangani karhutla. Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan sekitar 4.138 personel telah diterjunkan dalam penanganan karhutla di wilayah tersebut, di luar tambahan kekuatan yang mulai berdatangan.
Dukungan peralatan, tambahan pesawat untuk OMC, serta water bombing juga terus diperkuat. Menurut Gubernur Kalimantan Barat, seluruh upaya tersebut dilakukan secara bersama-sama untuk mempercepat penanganan kebakaran.
“Dengan penambahan personel yang semakin banyak, peralatan yang memadai, tambahan pesawat untuk Operasi Modifikasi Cuaca, serta water bombing, saya yakin dan sangat yakin kondisi kebakaran ini akan segera dapat diatasi,” ujar Gubernur.
Penegakan Hukum
Di sisi lain, penanganan karhutla juga mencakup langkah pencegahan dan penegakan hukum. Kapolda Kalimantan Barat menyampaikan kepolisian terus menjalankan langkah preemtif, preventif, hingga penegakan hukum, termasuk melalui desa tanggap kebakaran, pengaktifan pos pengawasan, sosialisasi dari pintu ke pintu, serta pemantauan menggunakan drone dan command center.
Hingga malam sebelum rapat koordinasi, Polda Kalimantan Barat dan jajaran telah memproses 22 kasus terkait karhutla. Penegakan hukum tersebut berjalan bersamaan dengan pemadaman, patroli, pendinginan, dan sosialisasi kepada masyarakat.
Menhut menegaskan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla. Masyarakat diharapkan tidak membuka lahan dengan cara membakar serta turut membantu upaya pencegahan dan pemadaman. “Kita harus menurunkan atau meruntuhkan ego sektoral antarkementerian dan lembaga. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersatu. Lembaga-lembaga yang berada di daerah juga harus meleburkan ego sektoral. Kita tidak boleh mendahulukan otoritas masing-masing, tetapi harus mendahulukan komunikasi yang efektif,” kata Menhut.
Penguatan operasi di Kalimantan Barat dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat penanganan karhutla. Seluruh unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, BNPB, BMKG, dan masyarakat terus diarahkan untuk mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus mencegah meluasnya dampak karhutla.
