Tinjau Karhutla Kalsel, Menteri LH Ancam Sanksi Tegas Korporasi Nakal

Jakarta, InfoPublik - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (MenteriLH/Kepala BPLH), Moh Jumhur Hidayat,meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inspeksi lapangan ini dilakukan atas perintah Presiden guna memastikan koordinasi pemadaman berjalan efektif, melindungi kesehatan warga, serta menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan.

"Jadi saya hadir di beberapa tempat, termasuk sekarang di Kalsel atas perintah Bapak Presiden untuk memastikan koordinasi-koordinasi di lapangan berjalan dengan baik," ujar Moh Jumhur Hidayat di lokasi peninjauan pada Senin (24/8/2026).

Pemadaman titik api secara total menjadi prioritas mutlak yang melibatkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, hingga masyarakat. Di samping upaya teknis pemadaman, mitigasi dampak asap terhadap kesehatan warga digerakkan melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Puskesmas setempat.

"Dan yang kedua, prioritas kita adalah agar masyarakat terlindungi dan tidak terdampak secara serius, termasuk Kementerian Kesehatan dengan Puskesmas dan sebagainya juga bergotong royong," tambah Moh Jumhur Hidayat.

Pemerintah juga memberlakukan kebijakan tanpa kompromi dengan melarang keras praktik pembakaran lahan serta mengintensifkan penegakan hukum bagi para pelanggar.

"Ini tidak bisa kita tolerir, oleh karena itu penegakan hukum harus dilakukan," tegas Moh Jumhur Hidayat.

Langkah tegas tersebut dibuktikan dengan penetapan sekitar 72 tersangka oleh jajaran Kepolisian di sembilan Polda. Selain penindakan pidana, KLH/BPLH melakukan investigasi mendalam terhadap korporasi yang area konsesinya terbakar guna menjatuhkan sanksi administratif, gugatan perdata, ganti rugi lingkungan, hingga pembebanan biaya pemulihan ekosistem.

Berdasarkan data BNPB, penanganan karhutla di Kalimantan Selatan mencatatkan penurunan signifikan. Luas lahan terbakar yang pada 2023 mencapai 190.000 hektare (ha) berhasil ditekan menjadi sekitar 8.000 ha.

"Kita berharap angka ini tidak meluas bahkan jangan sampai mendekati angka tahun 2023, artinya sebenarnya ada keberhasilan mitigasi sebelum bencana, dan kita juga akan terus berusaha mengatasi semuanya dengan seluruh pihak," pungkas Moh Jumhur Hidayat.