Jakarta, InfoPublik - Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (WamenLH/WakaPLH), Diaz Hendropriyono, mengumpulkan pihak swasta, khususnya perusahaan yang berada di sekitar titik api kebakaran lahan (karla) gambut di Kalimantan Barat (Kalbar). Pihak swasta diajak bekerja sama membangun sekat kanal di sekitar area konsesi perusahaan sebagai upaya pemadaman sekaligus pencegahan karla.
“Kita tidak bisa menyelesaikan (masalah karla) hanya dengan satu upaya, perlu upaya lain dan bantuan semua pihak, di hulu kami (Kementerian Lingkungan Hidup) cegah dengan surat edaran Menteri LH tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, membina Masyarakat Peduli Api, membangun UPT Pengendalian Kebakaran Lahan dan Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove. Untuk dari pihak swasta, kami mohon untuk bantu kerjasama dalam membuat sekat kanal, ini yang paling efektif, saya prioritaskan diselesaikan di titik yang masih ada api," ajak Diaz Hendropriyono dalam keterangannya dari Kalbar, Minggu (23/8/2026)
Hal tersebut disampaikan saat meninjau langsung lokasi kebakaran lahan gambut di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalbar. Dalam peninjauan tersebut, koordinasi bersama sejumlah perusahaan swasta dilakukan terkait upaya pemadaman dan pencegahan karhutla.
Pembangunan sekat kanal didorong untuk membantu mengatur dan mengalirkan air secara terfokus ke lahan gambut. Hal ini mengingat kebakaran pada lahan gambut dapat terjadi hingga lapisan yang lebih dalam, sehingga membutuhkan ketersediaan air secara konsisten.
“Jadi kalau (gambut) sudah terbakar, saya melihat Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, Polisi, mereka menyiram susah sekali, api nya di bawah banget, jadi harus dengan sekat kanal, jadi saya minta tolong dan saya apresiasi atas kerjasamanya,” kata Diaz Hendropriyono.
Fenomena karhutla mulai terdeteksi sejak awal tahun di tengah kondisi cuaca yang kering. Berdasarkan data BPBD, luas karhutla di Kalimantan Barat telah mencapai lebih dari 30.000 hektare dari Januari hingga Juli 2026. Kondisi ini turut meresahkan masyarakat akibat kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Barat.
Penanganan permasalahan karla dinilai tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama dari berbagai elemen.
“Saya sudah cek lahan gambut terbakar, memang ini kejadian luar biasa hingga Presiden pun turut meninjau. Ini kejadian yang berulang terus, saya rasa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan satu cara atau satu instansi saja,” jelas Diaz Hendropriyono.
Selain meninjau lokasi, bantuan dari KLH/BPLH turut diserahkan berupa lima unit peralatan pemadaman kebakaran dan 10 boks masker, serta bantuan tambahan dari PT Antam Tbk. berupa satu paket sumur bor dan lima boks masker medis. Bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang terdampak kebakaran lahan di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.
“Saya terima kasih sekali lagi bagi yang sudah membantu, kalau ada masalah bisa hubungi kami atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait, ujungnya ini semua untuk Kalimantan Barat, untuk Indonesia,” tegas Diaz Hendropriyono.
Peninjauan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat, Ganda Yulianto; Plt. Kepala BPBD Kalimantan Barat, Ridwan; Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH, Sigit Reliantoro; serta sejumlah pejabat KLH/BPLH lainnya. Pihak swasta yang hadir di antaranya PT Cipta Tumbuh Berbuah, PT Sintang Raya, PT Fajar Saudara Lestari, PT Agro Alam Nusantara, PT Asia Palem Lestari, PT Bina Ovivipari Semesta, dan PT Bumi Pratama Khatulistiwa.
