Polri Perkuat Mitigasi dan Penegakan Hukum Karhutla

Jakarta, InfoPublik - Polri memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi kemarau panjang dan fenomena El Nino. Upaya tersebut dilakukan mulai dari pemetaan wilayah rawan, deteksi dini, patroli dan pemadaman, hingga penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman dan penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah kebakaran sejak dini.  “Yang kita harapkan dengan teman-teman media, khususnya kita bisa memberikan awareness, pengetahuan, kesadaran kepada masyarakat tentang pendekatan membangun kesadaran dan tindakan untuk melindungi lingkungan,” ujar Trunoyudo dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Menurut dia, Polri bersama pemangku kepentingan telah melakukan langkah antisipasi berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 28 Juli 2026 terkait fenomena El Nino, cuaca ekstrem, dan ancaman karhutla.

Mitigasi diperkuat melalui pembaruan pemetaan wilayah rawan, verifikasi hotspot di lapangan, penguatan sistem peringatan dini (early warning system), serta patroli terpadu bersama TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Trunoyudo juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembukaan lahan dengan cara membakar dan pembakaran sampah.  “Yang kami sampaikan ini bukan sekadar hanya mitigasi karhutla dan penegakan hukum persoalan lingkungan saja, tapi juga awareness terhadap keselamatan masyarakat dan tentunya adalah perlindungan terhadap lingkungan sebagai suatu keberlanjutan dan kesejahteraan bagi kehidupan bangsa Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Karo Binops Stamaops Polri Brigjen Pol. Auliansyah Lubis mengatakan, persiapan menghadapi potensi karhutla telah dilakukan sejak sebelum memasuki puncak musim kemarau melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta kesiapan personel hingga tingkat kewilayahan. "Polri juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan persiapan di seluruh wilayah. Jadi seluruh Satker, seluruh Polda sampai dengan jajaran Polres itu sudah melakukan persiapan,” ujar Auliansyah.

Kesiapan tersebut meliputi apel personel, pengecekan sarana dan prasarana, patroli darat dan udara menggunakan helikopter serta drone, sosialisasi larangan membakar, pemetaan titik rawan, hingga pembangunan infrastruktur pembasahan seperti embung, sekat kanal, dan sumur bor.

Dalam merespons titik panas, Polri menerapkan deteksi dini melalui satelit dan laporan masyarakat yang kemudian diverifikasi di lapangan. Jika ditemukan titik api, personel bersama pemangku kepentingan segera melakukan pemadaman dan pendinginan sebelum dilanjutkan dengan penyelidikan apabila terdapat dugaan tindak pidana.  “Respons ancaman titik api, Polri menerapkan SOP respons cepat dengan target satu sampai dua jam sejak satelit mendeteksi hotspot,” jelas Auliansyah.

Ia menambahkan, Polri juga menyiapkan berbagai sarana pendukung, seperti pompa air portabel, kendaraan taktis sarana karhutla, drone fire suppression, serta helikopter untuk water bombing.

Polri Tetapkan 72 Tersangka

Dari sisi penegakan hukum, Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni menyampaikan, sejak 1 Januari hingga 21 Agustus 2026, Polri telah menerbitkan 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla di sembilan Polda. Dari penanganan tersebut, 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan total luas lahan terbakar dalam perkara yang ditangani mencapai 1.006,67 hektare.

Irhamni menjelaskan, sebagian besar perkara bermula dari pemantauan hotspot yang kemudian diverifikasi petugas di lapangan. Setelah pemadaman dan pendinginan, penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.

Menurutnya, modus dalam sejumlah perkara didominasi pembukaan lahan dengan cara sengaja membakar karena dinilai lebih murah dan ekonomis. “Sebagian besar modus operandi yang digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis,” ujar Irhamni.

Irhamni menegaskan alasan ekonomi tidak dapat menjadi pembenaran untuk melakukan pembakaran, terlebih dalam kondisi kemarau panjang dan El Nino yang membuat api lebih mudah meluas serta sulit dikendalikan.  “Alasan apa pun, alasan ekonomi, mudah, dan sebagainya, itu tetap tolong jangan dilakukan pembakaran di saat-saat seperti ini,” tegasnya.

Dalam penyidikan, Polri juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain 35 korek api, botol dan jerigen berisi bahan bakar, 21 parang, dua kapak, cangkul, dua unit chainsaw, sampel tanah terbakar, bibit sawit, serta batang kayu bekas terbakar.

Irhamni menegaskan pengakuan tersangka bukan menjadi satu-satunya dasar penetapan tersangka. Penyidik tetap mengedepankan alat bukti melalui olah TKP, keterangan saksi, petunjuk, barang bukti, serta penelusuran transaksi keuangan.  “Pengakuan tidak menjadi utama yang mutlak, tetapi alat bukti-alat bukti yang harus kami cari,” jelasnya.

Bareskrim Polri juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain yang menyuruh, mendanai, atau memperoleh keuntungan dari aktivitas pembakaran. Penelusuran aliran transaksi keuangan dilakukan untuk memastikan apakah pembakaran dilakukan untuk kepentingan pribadi atau melibatkan pihak lain, termasuk korporasi. “Ini tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada aktor lapangannya, tetapi kepentingan dari kegiatan pembakaran itu untuk apa, untuk siapa, itu pasti akan kami kejar sampai tuntas. Baik korporasi maupun individu,” tegas Irhamni.

Dalam penanganan perkara, Polri menerapkan tahapan mulai dari pemantauan hotspot, verifikasi lapangan, pemadaman dan pendinginan, penyelidikan, hingga penyidikan apabila ditemukan peristiwa pidana. Ketentuan pidana yang diterapkan antara lain Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. “Polri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” kata Irhamni.

Ia memastikan penegakan hukum terus dikembangkan secara profesional berdasarkan alat bukti, termasuk terhadap pihak yang menyuruh melakukan maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan. “Kami akan terus mengejar semua pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan semua pihak yang memperoleh keuntungan atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut,” tegas Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni.