Jakarta, InfoPublik – Gempa yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), sejak 15 Agustus 2026 memaksa ribuan murid dan guru menyesuaikan kembali aktivitas pendidikan. Di tengah ancaman gempa susulan dan kondisi sejumlah bangunan yang belum aman, pemerintah memilih memastikan pembelajaran tetap berjalan dengan metode yang menyesuaikan kondisi masing-masing sekolah.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten untuk menerapkan pembelajaran dari rumah, daring, kelas darurat, hingga tatap muka terbatas sesuai tingkat keamanan satuan pendidikan.
Kebijakan tersebut saat ini menjangkau sekitar 116.324 murid terdampak. Dari satuan pendidikan yang telah melaporkan kondisi pembelajarannya, sebanyak 923 sekolah menerapkan belajar dari rumah, 171 sekolah melaksanakan pembelajaran daring, 35 sekolah menggunakan kelas darurat, dan 30 sekolah masih menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat mengatakan fleksibilitas tersebut diperlukan agar keselamatan warga sekolah tetap menjadi prioritas tanpa menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan.
“Dalam situasi bencana, keselamatan dan keberlanjutan pendidikan anak harus menjadi perhatian bersama. Kemendikdasmen terus bergerak bersama pemerintah daerah dan seluruh mitra untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan, meskipun dalam kondisi darurat,” ujar Atip di NTT, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, kondisi darurat tidak boleh membuat pendidikan berhenti. Sebaliknya, skema pembelajaran perlu disesuaikan dengan situasi di lapangan, termasuk kondisi psikologis murid dan guru.
Panduan Pembelajaran di Masa Darurat
Untuk menjaga keberlanjutan pembelajaran, Kemendikdasmen telah menerbitkan Panduan Pembelajaran di Masa Darurat. Panduan tersebut memberikan keleluasaan kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam menentukan moda maupun materi pembelajaran sesuai kondisi kebencanaan.
Pembelajaran diarahkan pada materi esensial dengan tetap memperkuat literasi dan numerasi dasar serta memberikan dukungan psikososial kepada murid dan guru. Contoh penerapannya juga tersedia melalui platform Rumah Pendidikan.
Pendekatan ini memungkinkan sekolah tidak memaksakan pembelajaran dengan pola normal ketika kondisi belum memungkinkan. Keselamatan menjadi pertimbangan utama, sementara proses belajar tetap dipertahankan melalui metode yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Skala dampak gempa terhadap sektor pendidikan cukup besar. Berdasarkan data Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) per 20 Agustus 2026, sebanyak 1.268 dari 1.378 satuan pendidikan terdampak telah melaporkan kondisinya atau sekitar 92 persen.
Dampak tersebut tersebar di tujuh kabupaten dan mencakup 177.678 murid serta 21.166 guru dan tenaga kependidikan. Dari 8.664 ruang kelas yang telah terdata, sebanyak 5.521 ruang atau 63,7 persen mengalami kerusakan, termasuk 2.229 ruang kelas yang rusak berat atau total. Kerusakan juga terjadi pada laboratorium, perpustakaan, fasilitas sanitasi, dan rumah dinas guru.
Sebanyak 502 satuan pendidikan dilaporkan mengalami kerusakan berat. Kondisi tersebut membuat sebagian sekolah tidak memungkinkan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara normal.
Pemerintah juga menyampaikan belasungkawa atas bencana yang telah menyebabkan 72 orang meninggal dunia, termasuk tiga murid dan satu guru. Gempa turut merusak puluhan ribu rumah dan menyebabkan lebih dari 80.000 orang mengungsi, termasuk sekitar 38.000 warga sekolah.
Kemendikdasmen mulai mengerahkan tim sejak 16 Agustus 2026. Tim ditempatkan di Labuan Bajo dan bergerak menuju sejumlah wilayah terdampak untuk memetakan kebutuhan sekaligus menyalurkan bantuan.
Bantuan awal yang dibawa meliputi 4.500 bingkisan anak, paket sembako, 800 school kit, dan 400 family kit. Bantuan telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Tim tambahan juga dikerahkan ke Ende, Nagekeo, dan Sikka untuk memperluas cakupan penanganan.
Siapkan Kelas Darurat
Untuk memastikan murid tetap memiliki ruang belajar, Kemendikdasmen secara bertahap menyiapkan kelas darurat bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Sebanyak 100 tenda ruang kelas sedang didistribusikan dan ditargetkan mulai digunakan pada pekan berikutnya.
Dukungan tidak hanya diarahkan pada kebutuhan fisik. Kemendikdasmen juga menggandeng Himpunan Psikologi, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), dan mitra perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan psikososial kepada murid dan guru. Tahap berikutnya, Kemendikdasmen menyiapkan 5.000 school kit, 1.500 family kit, 6.238 mebelair, 3.956 papan tulis, dan 123.522 buku untuk mendukung pemulihan layanan pendidikan.
Pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan pembelajaran masa darurat juga terus dilakukan hingga kebijakan tersebut berakhir pada 28 Agustus 2026. Di sisi lain, pendataan dampak dan kebutuhan pendidikan dilakukan secara berkala melalui formulir daring. Data tersebut ditampilkan secara terbuka melalui portal data BNPB sehingga perkembangan kondisi satuan pendidikan dapat dipantau dan digunakan sebagai dasar menentukan dukungan berikutnya.
Wamen Atip Latipulhayat menegaskan, pemulihan pendidikan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan berbagai mitra. “Kita ingin memastikan bahwa keterbatasan akibat bencana tidak menghentikan hak anak untuk belajar dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan,” ujarnya.
Dengan pembelajaran yang fleksibel, penyediaan ruang kelas darurat, distribusi perlengkapan sekolah, serta pendampingan psikososial, pemerintah berupaya menjaga agar dampak gempa tidak berkembang menjadi terputusnya layanan pendidikan dalam jangka panjang.
Langkah tersebut sekaligus menempatkan keselamatan sebagai fondasi utama pemulihan sekolah: belajar tetap berjalan, tetapi dengan cara yang paling aman bagi murid dan guru di tengah situasi bencana.