Kemenhub terus mendukung upaya pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya melalui fasilitasi penggunaan pesawat udara registrasi asing untuk mendukung operasi pemadaman dan penanganan dampak bencana. (Foto: Humas Kemenhub)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendukung upaya pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya melalui fasilitasi penggunaan pesawat udara registrasi asing untuk mendukung operasi pemadaman dan penanganan dampak bencana.
Dalam siaran persnya pada Minggu (23/8/2026), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub telah memproses sebanyak 35 izin khusus penggunaan pesawat udara registrasi asing dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa mengatakan fasilitasi tersebut merupakan bentuk dukungan Kemenhub untuk memastikan ketersediaan sumber daya transportasi udara dalam menghadapi kondisi karhutla. “Kami terus mendukung upaya penanganan karhutla melalui fasilitasi aspek regulasi penerbangan. Kami memastikan kebutuhan operasional dapat didukung dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan,” ujar Lukman.
Pemberian izin khusus tersebut memungkinkan pesawat udara asing digunakan untuk mendukung kegiatan penanganan bencana, termasuk operasi pemadaman kebakaran dari udara.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara menjelaskan pesawat asing yang telah memperoleh izin khusus dapat dipindahkan atau direposisi ke lokasi lain yang membutuhkan dukungan penanganan bencana.
Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 9 Tahun 2021 tentang Otorisasi Pengoperasian Pesawat Udara Asing.
Untuk mendukung respons cepat terhadap perkembangan kondisi karhutla, operator pesawat cukup menyampaikan pemberitahuan kepada Ditjen Hubud paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam terkait reposisi pesawat.
Kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas operasional agar sumber daya udara dapat segera dikerahkan ke wilayah yang membutuhkan. “Fleksibilitas ini penting karena kondisi bencana dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, seluruh kegiatan operasional tetap harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan,” kata Dirjen Lukman.
Selain proses perizinan, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara juga menjalankan fungsi pengawasan dan sertifikasi terhadap aspek kelaikudaraan pesawat.
Pengawasan tersebut termasuk terhadap kemungkinan modifikasi pesawat yang diperlukan untuk mendukung operasi pemadaman karhutla.
Setelah persyaratan teknis dan aspek sertifikasi terpenuhi, pelaksanaan operasi penerbangan menjadi tanggung jawab operator sesuai ketentuan dan otorisasi dalam Air Operator Certificate (AOC).
Sementara itu, penentuan lokasi penempatan dan pelaksanaan operasi pesawat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana.
Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pihak berwenang, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, serta instansi atau pihak lain yang menggunakan pesawat untuk operasi penanganan karhutla.
Ditjen Hubud memastikan aspek regulasi dan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas dalam setiap operasi.
Pengerahan pesawat ke wilayah tertentu akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi karhutla serta hasil koordinasi dengan pihak berwenang di lapangan.
Koordinasi Ruang Udara dengan AirNav Indonesia
Selain fasilitasi penggunaan pesawat asing, Kemenhub juga memastikan ketersediaan ruang udara dan informasi penerbangan yang dibutuhkan untuk mendukung operasi pemadaman.
Koordinasi dilakukan dengan AirNav Indonesia sebagai penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan untuk memastikan informasi penerbangan tersedia secara akurat dan terkini melalui Notice to Airmen (NOTAM).
Per 20 Agustus 2026, Ditjen Hubud mencatat terdapat tiga NOTAM aktif yang berkaitan dengan aktivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Ketiganya meliputi NOTAM A3042/26 mengenai reservasi ruang udara untuk kegiatan water bombing.
Kemudian, NOTAM B0860/26 terkait reservasi ruang udara untuk kegiatan water bombing dan air patrol di wilayah Kalimantan Barat.
Selain itu, NOTAM B0815/26 menginformasikan tidak tersedianya Taxiway Alpha di Bandar Udara Banjarmasin akibat aktivitas pesawat water bombing.
Ditjen Hubud juga mencatat satu NOTAM aktif terkait penutupan bandar udara akibat dampak asap karhutla.
NOTAM C0977/26 menginformasikan penutupan sementara Bandar Udara Nabire akibat kondisi asap yang berasal dari kebakaran hutan.
Kemenhub terus melakukan pemantauan terhadap kondisi operasional penerbangan di wilayah terdampak serta berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan operasi pemadaman karhutla dapat berlangsung efektif tanpa mengabaikan aspek keselamatan, keamanan, dan kelancaran penerbangan.
Dukungan transportasi udara dalam penanganan karhutla tersebut menjadi bagian dari kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat dan menjaga konektivitas di tengah situasi bencana. Upaya ini juga sejalan dengan Asta Cita, khususnya dalam memperkuat perlindungan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan nasional.
