Jakarta, InfoPublik – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat skema pembelajaran darurat. Pemerintah menyiapkan protokol khusus agar keselamatan warga sekolah tetap terjaga tanpa menghentikan hak murid untuk belajar.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 11 Agustus 2026, sebanyak 3.524 satuan pendidikan dengan 571.338 murid telah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat dampak karhutla.
PJJ tersebut diterapkan di sejumlah wilayah, antara lain Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Banjarbaru.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan Kemendikdasmen akan memperbarui Surat Edaran Menteri sebagai penegasan mengenai protokol pembelajaran dalam kondisi darurat kabut asap. “Kemendikdasmen siap bergerak cepat bersama seluruh kementerian/lembaga terkait guna memastikan seluruh murid terdampak karhutla tidak kehilangan hak belajar dan terus melakukan proses pembelajaran yang efektif, adaptif, dan efisien,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, penanganan dampak karhutla di sektor pendidikan bertumpu pada tiga prinsip. Keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama, hak belajar murid harus tetap terpenuhi, dan pemulihan pascabencana perlu direncanakan sejak awal.
Untuk memastikan PJJ berjalan efektif, Kemendikdasmen mendorong kepala sekolah, pengawas, pembina, dan penilik memperkuat pengawasan serta pendampingan. Kepala sekolah menjadi pengendali pelaksanaan PJJ di satuan pendidikan, sementara pengawas, pembina, dan penilik membantu memastikan proses pembelajaran tetap berjalan sekaligus mendukung langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap.
Langkah penanganan juga telah dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Banjarbaru, misalnya, melalui Surat Edaran Dinas Pendidikan tertanggal 21 Agustus 2026 menetapkan PJJ bagi seluruh satuan pendidikan pada 24–28 Agustus 2026.
Meski pembelajaran dialihkan dari sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan jam kerja. Pelaksanaan PJJ juga tetap mengikuti jadwal normal pembelajaran, mulai pukul 07.30 WITA.
Posko Pendidikan Darurat Karhutla
Di tingkat nasional, Kemendikdasmen menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan kebijakan pembelajaran darurat dapat diterapkan secara terukur. Pemerintah akan mengaktifkan Posko Pendidikan Darurat Karhutla di lima provinsi prioritas serta menerapkan pelaporan status pembelajaran secara harian melalui Dapodik. Kemendikdasmen juga akan mendistribusikan masker medis dan paket kesehatan kepada satuan pendidikan yang terdampak.
Pemantauan kondisi sekolah dan peserta didik akan dilakukan hingga akhir September 2026 dengan mengacu pada perkembangan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian. Dengan indikator tersebut, penyesuaian pola pembelajaran dapat dilakukan berdasarkan tingkat risiko di masing-masing wilayah.
Selain PJJ, pemerintah menyiapkan modul pembelajaran bagi murid terdampak serta ruang kelas yang aman dari asap di sekolah rujukan pada setiap kecamatan terdampak. Dukungan pelayanan psikososial juga disiapkan untuk membantu murid dan warga sekolah menghadapi situasi bencana.
Kemendikdasmen turut memberikan fleksibilitas penggunaan dana BOP dan BOS untuk kebutuhan darurat akibat kabut asap. Kebijakan tersebut diharapkan membantu satuan pendidikan memenuhi kebutuhan mendesak tanpa menghambat keberlangsungan layanan pendidikan.
Rangkaian langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan dampak karhutla tidak hanya berfokus pada pemindahan pembelajaran dari ruang kelas ke rumah. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pemantauan, dukungan kesehatan, perlindungan psikososial, hingga pemulihan agar proses pendidikan tetap berjalan sekaligus menempatkan keselamatan murid dan tenaga pendidikan sebagai prioritas.
