Jakarta, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu (22/8/2026) untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung serentak di sejumlah wilayah.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, mengatakan kunjungan Presiden merupakan kelanjutan dari instruksi kepada jajaran TNI dan Polri untuk mempercepat penanganan karhutla di empat provinsi di Kalimantan. “Presiden Prabowo langsung terbang menuju Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak kkarhutla di Kalimantan,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/8/2026).
Sehari sebelumnya, lanjut Seskab, Presiden telah membagi penugasan kepada sejumlah pimpinan TNI dan Polri agar turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam menangani kebakaran. “Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menangani karhutla di empat provinsi terdampak di Kalimantan. Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terpadu dan serentak,” ungkapnya.
Untuk Kalimantan Barat, penanganan melibatkan Panglima TNI dan Kapolri. Di Kalimantan Tengah, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bersama Wakapolri.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi ditugaskan menangani Kalimantan Selatan.
Adapun penanganan di Kalimantan Timur melibatkan Wakil Panglima TNI bersama Komandan Korps Brimob Polri.
Pembagian wilayah tersebut diarahkan agar koordinasi penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan serentak sesuai kondisi di masing-masing daerah.
Presiden juga meminta seluruh jajaran mengoptimalkan langkah pemadaman agar dampak karhutla terhadap aktivitas masyarakat dapat segera ditekan. “Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Teddy Indra Wijaya.
Selain mempercepat pengendalian kebakaran, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat selama operasi berlangsung.
Penegakan hukum juga menjadi bagian dari penanganan. Setiap pelanggaran yang ditemukan terkait peristiwa kebakaran hutan dan lahan diminta diproses secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Kehadiran Presiden di Kalimantan diharapkan memperkuat koordinasi penanganan di lapangan sehingga kebakaran dapat segera dikendalikan dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat ditekan. (BPMI Setpres)