Lahan konsesi PT Bintang Harapan Palma yang disegel Kemen LH. (foto: Humas Kemen LH)
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengambil tindakan tegas dengan menyegel dan memasang garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di areal konsesi PT Bintang Harapan Palma, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).
Penindakan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ini dilakukan pada 11–15 Agustus 2026 menindaklanjuti arahan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, atas ditemukannya indikasi karhutla berulang di wilayah tersebut.
Penyegelan dan pengawasan lapangan ditujukan untuk memastikan kondisi faktual, mengamankan lokasi karhutla, serta mendalami tanggung jawab korporasi dalam pencegahan bencana asap.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (GAKKUM LH), Rizal Irawan, menegaskan bahwa penanganan karhutla di areal konsesi membutuhkan penindakan hukum secara menyeluruh.
“Kebakaran yang terjadi di dalam maupun di sekitar areal konsesi tidak boleh dipandang sebagai peristiwa kebakaran biasa. Kami akan melihat secara menyeluruh aspek pengelolaan lingkungan, termasuk bagaimana tanggung jawab korporasi dalam mencegah, menangani, dan memastikan kebakaran tidak meluas di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap temuan akan kami dalami berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Rizal Irawan, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/8/2026).
Dari hasil pemeriksaan lapangan, pengawas mengidentifikasi dua titik karhutla utama pada periode akhir Juli hingga awal Agustus 2026. Karhutla pertama terjadi pada 27–29 Juli 2026 yang berdampak pada 2,08 hektare lahan warga dan 1,77 hektare Hak Guna Usaha (HGU) PT Bintang Harapan Palma.
Sementara itu, titik karhutla kedua yang berlangsung pada 4–8 Agustus 2026 melalap sekitar 454 hektare area konsesi perusahaan yang berbatasan dengan PT Bumi Mekar Hijau.
Penyegelan ini menjadi perhatian serius Kemen LH mengingat PT Bintang Harapan Palma tercatat pernah mengalami karhutla pada 2023 yang berujung sanksi administratif dan gugatan perdata. Untuk menjaga keaslian lokasi karhutla selama penyidikan, petugas memasang plang pengawasan dan garis PPLH di area terdampak.
“Pemasangan plang dan garis PPLH merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk menjaga lokasi serta memastikan proses pendalaman dapat dilakukan secara objektif. Seluruh fakta di lapangan akan dikaji, dan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, kami akan mengambil langkah penegakan hukum sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku,” jelas Rizal Irawan.
Kemen LH menegaskan tidak akan mentoleransi pelaku karhutla yang terbukti lalai atau sengaja membakar lahan. Mengingat kasus karhutla di lokasi ini terjadi secara berulang, pemerintah bersiap menerjunkan tiga instrumen penegakan hukum sekaligus, yaitu sanksi administratif, pidana, hingga gugatan perdata.
