Menhut Raja Juli Antoni saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI. (Foto: Humas Kemenhut)
Jakarta, InfoPublik - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kesiapsiagaan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi anomali iklim El Nino 2026.
Menhut menjelaskan kondisi El Nino menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi karhutla di Indonesia. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), El Nino saat ini telah aktif dengan intensitas sangat kuat.
Indeks anomali suhu permukaan laut wilayah Nino3.4 tercatat sebesar +2,19. BMKG juga memprediksi puncak intensitas El Nino 2026 berpotensi mencapai level sangat kuat.
"Kalau kita lihat data BMKG, El Nino tahun ini datang lebih cepat dari perkiraan awal dan saat ini sudah berada pada intensitas sangat kuat. Bahkan kondisi ini memiliki kemiripan dengan El Nino tahun 2015 yang menjadi salah satu tahun dengan kejadian Karhutla terbesar," ujar Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta seperti dilansir pada Kamis (20/8/2026).
Meski demikian, Menhut optimistis kondisi tersebut dapat dikendalikan melalui kesiapsiagaan, kerja sama, dan respons cepat seluruh pihak.
Ia juga menyoroti perubahan iklim yang dinilai menjadi salah satu faktor yang mempercepat kemunculan El Nino. Berdasarkan data yang disampaikan, siklus El Nino yang sebelumnya diperkirakan kembali terjadi pada 2027 ternyata sudah muncul satu tahun lebih cepat."Climate change is real, ternyata justru lebih cepat satu tahun," imbuhnya.
Menteri Kehutanan menyampaikan, berdasarkan pemantauan periode Januari hingga Juli 2026, luas karhutla nasional mencapai sekitar 202 ribu hektare. Sekitar 57 persen berada di kawasan hutan dan 43 persen berada di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lain (APL).
Provinsi dengan luasan kejadian karhutla terbesar hingga Juli 2026 antara lain Kalimantan Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau.
Meskipun luas karhutla pada 2026 meningkat dibandingkan tahun-tahun non-El Nino, pemerintah masih mampu menjaga agar dampaknya tidak seperti kejadian El Nino 2015. Hingga Januari-Juli 2026, luas karhutla memang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2019 dan 2023, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan 2015. “Angka ini menjadi pengingat bahwa pekerjaan kita belum selesai. Pengendalian Karhutla bukan hanya tugas Kementerian Kehutanan, melainkan tugas bersama semua pihak,” jelas Menhut Raja Juli Antoni.
Untuk memperkuat pencegahan, Kemenhut terus melakukan deteksi dini karhutla melalui pemantauan titik panas (hotspot) sebagai salah satu indikator awal potensi kebakaran.
Langkah antisipasi dan penanggulangan juga dilakukan melalui penerbitan surat edaran kepada pemerintah daerah, penguatan koordinasi nasional, apel kesiapsiagaan, aktivasi posko siaga darurat karhutla, operasi pemadaman, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Manggala Agni.
Satgas Supervisi Pengendalian Karhutla
Kemenhut juga membentuk Satgas Supervisi Pengendalian Karhutla, membangun War Room Karhutla, merevitalisasi sarana dan prasarana pengendalian karhutla, serta melaksanakan operasi pemadaman darat di enam provinsi prioritas, yakni Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Operasi tersebut dilakukan bersama unsur TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan pemerintah daerah.
Kolaborasi juga diperkuat melalui koordinasi dengan BMKG dan BNPB, termasuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan dukungan data iklim dan pemantauan kondisi lapangan. Kemenhut turut melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat langkah pencegahan karhutla.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyampaikan apresiasi sekaligus menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi ancaman karhutla 2026.
Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa kondisi karhutla tahun ini perlu menjadi perhatian, dengan peningkatan luas kawasan terbakar sebesar 366 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Komisi IV DPR RI meminta strategi penanganan karhutla terus dimaksimalkan dan diperbaiki apabila diperlukan. Upaya pemerintah juga dinilai harus bergerak lebih cepat dibandingkan peningkatan titik api, dengan mengutamakan langkah pencegahan.
Dari sisi dukungan anggaran, Kemenhut memastikan penguatan pendanaan pengendalian karhutla melalui berbagai sumber pembiayaan.
Menteri Kehutanan menegaskan pemerintah akan terus memperkuat seluruh tahapan pengendalian karhutla, mulai dari pencegahan, deteksi dini, respons cepat, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang menyebabkan karhutla.
