Kementerian Perhubungan mengoptimalkan transportasi laut untuk mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan dan mobilisasi personel ke wilayah terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan logistik yang diangkut kapal PSO PT PELNI mendapat pembebasan tarif 100 persen. (Foto: Humas Kemenhub)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengoptimalkan transportasi laut untuk mendukung percepatan penanganan gempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dukungan tersebut dilakukan melalui distribusi bantuan kemanusiaan, mobilisasi personel, hingga percepatan pemulihan fasilitas pelabuhan di wilayah terdampak.
Gempa bumi yang melanda Pulau Flores pada Sabtu (15/8/2026) mendorong pemerintah memperkuat konektivitas transportasi laut guna memastikan bantuan logistik dapat menjangkau masyarakat terdampak.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud mengatakan, transportasi laut memiliki peran strategis dalam mendukung penanganan bencana, khususnya untuk menjangkau wilayah terdampak dan mempercepat distribusi kebutuhan masyarakat. “Prioritas kami adalah memastikan transportasi laut dapat mendukung penanganan bencana, baik untuk distribusi bantuan kemanusiaan maupun mobilisasi personel. Di saat yang sama, keselamatan tetap menjadi perhatian utama sehingga kondisi fasilitas pelabuhan terus kami pantau dan periksa,” ujar Masyhud dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026).
Dukungan transportasi laut diprioritaskan untuk pengangkutan berbagai kebutuhan penanganan bencana, mulai dari logistik kebutuhan dasar, peralatan tanggap darurat, tenaga medis, relawan, hingga personel yang terlibat dalam proses pemulihan.
Menurut Masyhud, Kemenhub juga siap melakukan penyesuaian pola operasi kapal perintis apabila dibutuhkan untuk mempercepat distribusi bantuan ke wilayah terdampak. “Transportasi laut siap mendukung upaya penanganan bencana. Apabila diperlukan untuk mempercepat distribusi bantuan logistik, kami dapat melakukan penyesuaian pola operasi kapal perintis sehingga bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak dengan lebih cepat dan efektif,” jelasnya.
Pembebasan Tarif Logistik
Sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan bencana, Kemenhub memberikan pembebasan tarif sebesar 100 persen bagi pengiriman bantuan logistik kemanusiaan menggunakan kapal Public Service Obligation (PSO) PT PELNI.
Pembebasan tarif juga diberikan kepada personel yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana, seperti personel TNI, Polri, tenaga medis, serta relawan resmi.
Selain itu, dukungan biaya asuransi bagi muatan bantuan kemanusiaan akan difasilitasi melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PELNI.
Pengangkutan bantuan kemanusiaan telah dilakukan menggunakan KM Tidar yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju wilayah terdampak.
Kapal tersebut membawa bantuan yang dihimpun dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Perak, PT Pelindo, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), para pemangku kepentingan, serta masyarakat.
Bantuan yang dikirim meliputi kebutuhan pokok, susu dan makanan bayi, serta berbagai kebutuhan lainnya bagi masyarakat terdampak gempa.
Penyaluran bantuan dari kantor pusat Kemenhub juga akan dilakukan melalui jalur laut. Bantuan tersebut dijadwalkan dikirim menggunakan KM Tidar yang akan berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok pada 29 Agustus 2026 dengan tujuan Maumere, Larantuka, Lewoleba, dan Kupang.
Pengiriman Bantuan ke NTT
Selain melalui kapal PELNI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub juga menyalurkan bantuan logistik menggunakan Kapal Negara (KN) NIPA milik Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang.
KN NIPA membawa berbagai bantuan berupa sembako, air bersih, obat-obatan, selimut, dan tenda untuk masyarakat terdampak gempa di sejumlah wilayah Flores.
Kapal tersebut bertolak dari Pelabuhan Kupang pada Selasa (18/8/2026) pukul 00.31 WITA dan tiba pada Kamis (20/8/2026).
Pembongkaran dan penyaluran bantuan dipusatkan di Pelabuhan Reo dan Maropokot, dua wilayah yang termasuk terdampak cukup parah akibat gempa.
Selain menjalankan misi kemanusiaan, KN NIPA juga melakukan pemantauan dan perbaikan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di perairan Flores.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan pelayaran sekaligus menjaga kelancaran pergerakan kapal dalam mendukung distribusi bantuan dan mobilitas masyarakat pascagempa.
Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga akan mempercepat penanganan sarana dan prasarana transportasi laut yang terdampak gempa.
Kajian teknis segera dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan, kebutuhan penanganan, serta langkah pemulihan terhadap fasilitas pelabuhan.
“Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar penetapan langkah perbaikan serta kebutuhan pendanaan yang akan dialokasikan melalui APBN Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Masyhud.
Kemenhub akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lancar dan pelayanan transportasi laut tetap aman.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan bantuan kemanusiaan dapat didistribusikan dengan baik melalui dukungan transportasi laut, sekaligus memastikan fasilitas pelabuhan yang terdampak dapat segera ditangani. Kami akan terus memantau perkembangan di lapangan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga konektivitas masyarakat,” tutup Masyhud.
Optimalisasi transportasi laut dalam penanganan bencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga konektivitas nasional dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Langkah ini juga sejalan dengan Asta Cita, khususnya penguatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan ketahanan serta kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
