Jakarta, InfoPublik – Bencana yang melanda sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) berdampak langsung pada aktivitas pendidikan. Berdasarkan data Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) per 19 Agustus 2026, sebanyak 512 satuan pendidikan di tujuh kabupaten terdampak, dengan total 94.452 murid serta 8.755 guru dan tenaga kependidikan.
Dari jumlah tersebut, pembelajaran 52.268 murid di 276 satuan pendidikan terganggu karena sekolah diliburkan. Sebagian murid harus mengikuti pembelajaran dari rumah maupun titik-titik pengungsian.
Di tengah situasi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan keselamatan warga sekolah menjadi prioritas, sekaligus menjaga agar hak belajar murid tetap terpenuhi melalui pola pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi darurat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengatakan proses pembelajaran di wilayah terdampak tidak dapat dipaksakan menggunakan pola normal. Keselamatan murid dan guru harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan metode pembelajaran. “Prioritas dan komitmen Kemendikdasmen adalah keselamatan guru dan murid di wilayah bencana. Karena itu, pembelajaran yang dilakukan juga mempertimbangkan keselamatan guru dan murid. Salah satunya menggunakan sistem pembelajaran darurat dengan kurikulum darurat,” kata Abdul Mu'ti.
Selain menyiapkan skema pembelajaran yang fleksibel, Kemendikdasmen mulai mengirimkan dukungan untuk memastikan aktivitas belajar tetap dapat berlangsung di tengah keterbatasan. Tim Kemendikdasmen yang tiba di Labuan Bajo membawa 2.000 paket bingkisan anak, 800 school kit, dan 70 family kit untuk mendukung kebutuhan warga sekolah selama masa darurat.
Bantuan tersebut menjadi bagian dari respons Kemendikdasmen terhadap kondisi warga sekolah yang tidak hanya membutuhkan dukungan untuk belajar, tetapi juga perlengkapan dasar selama berada dalam situasi bencana.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Toni Toharudin mengatakan satuan pendidikan terdampak diberikan ruang untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi di lapangan. “Kami memastikan mereka tetap mendapatkan dukungan agar proses pembelajaran dapat terus berlangsung dan hak belajar murid tetap terpenuhi, meskipun berada dalam kondisi yang penuh keterbatasan. Kehadiran dan dukungan bagi warga sekolah terdampak menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan pendidikan tetap berjalan dalam situasi apa pun,” ujar Toni di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Kemendikdasmen melalui BKPDM juga menyiapkan panduan pembelajaran di masa darurat. Panduan tersebut disusun dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan satuan pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi murid dan guru, serta situasi lingkungan sekitar.
Dengan pendekatan tersebut, pembelajaran tidak harus berlangsung dengan pola yang sama seperti dalam kondisi normal. Sekolah dapat menentukan metode yang paling memungkinkan, mulai dari tatap muka secara terbatas, pembelajaran mandiri, hingga metode lain sesuai kondisi dan sumber daya yang tersedia.
Materi pembelajaran juga dapat diprioritaskan pada kompetensi yang esensial dan relevan dengan kebutuhan murid. Selain literasi dan numerasi dasar, sekolah didorong memberikan perhatian terhadap keselamatan diri, dukungan psikososial, serta pemulihan rutinitas belajar.
Kemendikdasmen menempatkan aspek psikososial sebagai bagian penting dalam pemulihan pendidikan pascabencana. Kondisi bencana dapat menimbulkan dampak emosional bagi murid, guru, maupun tenaga kependidikan.
Karena itu, ketika kondisi memungkinkan, lingkungan sekolah diharapkan kembali menjadi ruang aman bagi warga sekolah. Proses belajar secara bertahap dapat membantu membangun kembali rasa aman, kepercayaan diri, dan rutinitas anak setelah menghadapi situasi darurat.
Untuk membantu sekolah merancang pembelajaran sesuai kondisi masing-masing, Kemendikdasmen juga menyediakan contoh kegiatan dan materi pembelajaran yang dapat dijadikan inspirasi. Materi pendukung tersebut dapat diakses masyarakat melalui laman Rumah Pendidikan.
Kemendikdasmen mengajak pemerintah daerah, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di NTT untuk bergerak bersama memastikan anak-anak tetap memperoleh hak atas pendidikan.
Dalam situasi bencana, keberlangsungan pendidikan tidak berarti memaksakan kegiatan belajar seperti dalam kondisi normal. Keselamatan menjadi fondasi, sementara fleksibilitas pembelajaran menjadi cara agar hak belajar murid tetap terjaga hingga kondisi berangsur pulih.
