Jakarta, InfoPublik - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 235 aktivitas gempa bumi susulan (aftershocks) hingga Sabtu (15/8/2026) pukul 14.00 WIB, setelah gempa tektonik utama bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Gempa susulan tersebut terdistribusi di sebelah utara Pulau Flores dengan magnitudo berkisar M2,5 hingga M6,2. Berdasarkan grafik pemantauan BMKG, tren aktivitas gempa susulan hingga kini belum menunjukkan peluruhan yang signifikan.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan BMKG terus memantau aktivitas sesar secara real-time. Berdasarkan histori dan karakteristik wilayah tersebut, proses stabilisasi sesar membutuhkan waktu sebelum aktivitas seismik kembali normal.
“BMKG mengestimasi proses peluruhan alami memerlukan waktu berkisar antara 2 hingga 3 minggu, sebagaimana pola rekaman gempa bumi merusak di Maluku Utara sebelumnya,” ujar Teuku Faisal Fathani dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Provinsi NTT di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Sabtu (15/8/2026).
Sebelumnya, BMKG memutakhirkan parameter gempa utama menjadi magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 kilometer. Sistem pemantauan BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami hanya dalam waktu 2 menit 16 detik setelah gempa utama. Parameter tersebut kemudian dimutakhirkan setelah kondisi data gempa lebih stabil dan presisi.
Guncangan gempa tersebut memicu tsunami yang terobservasi di sejumlah kawasan pesisir. BMKG menggunakan running model multi-skenario untuk menentukan status ancaman tsunami yang terbagi dalam kategori Siaga dengan potensi ketinggian 0,5 hingga 3 meter dan Waspada dengan ketinggian di bawah 0,5 meter.
Jaringan observasi muka air laut (tide gauge) mencatat gelombang tsunami tiba di Reo, Manggarai dan Manggarai Timur, dengan ketinggian puncak mencapai 1,61 meter. Gelombang juga tercatat di Maurole, Ende, setinggi 0,94 meter, serta di Bulukumba dan Sape, Bima, dengan ketinggian melampaui 0,5 meter.
BMKG kemudian mengakhiri seluruh Peringatan Dini Tsunami pada pukul 07.30 WIB setelah hasil pemantauan muka laut mengonfirmasi kondisi air laut telah kembali aman.
Teuku Faisal menjelaskan gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas Sesar Naik Busur Belakang Flores (Flores Back Arc Thrust). Struktur Flores Back Arc Thrust memiliki rekam jejak gempa merusak, termasuk gempa bermagnitudo 7,8 pada kedalaman 28 kilometer yang melanda kawasan tersebut pada 1992.
Menurut BMKG, gempa kali ini memiliki kedalaman yang lebih dangkal, yakni 15 kilometer, sehingga berdampak terhadap kerusakan fisik bangunan dan memicu tsunami yang terobservasi hingga pesisir Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan peta intensitas guncangan (intensity map), BMKG mencatat guncangan terbesar mencapai skala VII MMI di Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Riung, Kabupaten Ngada, Kota Ambai, serta berdasarkan hasil observasi langsung mikro di kawasan Manggarai dan Ruteng.
Sementara itu, skala VI MMI terukur di Wolowae, Nagekeo, dan Kota Bajawa. Guncangan skala V MMI juga dirasakan di sejumlah wilayah di sekitarnya.
Untuk mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi pascabencana, BMKG menerjunkan tim ahli untuk melakukan survei pemetaan mikrozonasi dan makroanalisis. Tim BMKG Pusat bersama 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG se-NTT menyisir wilayah Ngada, Nagekeo, serta sejumlah titik rawan lainnya di Pulau Flores.
Survei tersebut dilakukan untuk mengukur karakteristik tanah dan responsnya terhadap guncangan gempa bumi. Hasil analisis lapangan akan diserahkan kepada para pemangku kepentingan sebagai rujukan teknis dalam proses rekonstruksi dan retrofitting atau penguatan struktur bangunan agar lebih tahan terhadap gempa.
Masyatakat Diminta Cek Informasi Resmi
BMKG mengimbau masyarakat untuk mengacu pada data dan informasi resmi yang bersumber dari jaringan pemantauan nasional yang ditopang lebih dari 2.000 sensor kegempaan, termasuk 553 sensor seismograf di seluruh Indonesia.
BMKG juga terus memperkuat koordinasi dan memberikan dukungan di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, TNI, Polri, serta pemerintah daerah, termasuk gubernur, bupati/wali kota, BPBD, dan Pusdalops.
Masyarakat diminta tidak terpancing oleh informasi bohong atau hoaks, menjauhi bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan akibat guncangan, serta aktif mengikuti pemutakhiran informasi kebencanaan melalui kanal resmi BMKG, seperti aplikasi InfoBMKG, media sosial @infoBMKG, dan situs resmi BMKG.