Pertemuan antara Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. (Humas Pemda DIY).
Yogyakarta, InfoPublik - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong penguatan pendekatan Sustainable Resilience sebagai kerangka membangun ketangguhan masyarakat dan pembangunan Indonesia secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut akan menjadi salah satu gagasan utama yang dibawa Indonesia dalam The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026 yang digelar di Jakarta pada September 2026.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati usai bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, melalui keterangan yang diterima, Rabu (12/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Raditya menjelaskan agenda Sustainable Resilience (SR), rangkaian Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) ke-5, serta penyelenggaraan The 3rd GFSR 2026. BNPB sekaligus mengundang Gubernur DIY untuk hadir dan memberikan keynote address, khususnya dengan mengangkat pengalaman kepemimpinan dan pembelajaran Yogyakarta dalam menghadapi berbagai kejadian bencana.
“Kami dari BNPB saat ini sowan Ngarsa Dalem untuk mengundang beliau pada acara Global Forum for Sustainable Resilience di Jakarta. Yogyakarta memiliki pembelajaran yang sangat banyak di bidang kebencanaan. Salah satu pembelajaran penting adalah pengalaman Gempa Yogyakarta 2006. Dua puluh tahun telah berlalu, dan pengalaman kepemimpinan serta pembelajaran dari proses penanganan dan pemulihan tersebut sangat penting untuk kita bawa ke tingkat nasional maupun global,” ujar Raditya.
Menurut Raditya Jati, pengalaman Yogyakarta tidak hanya relevan dalam konteks penanggulangan bencana, tetapi juga menunjukkan pentingnya membangun ketangguhan yang berakar pada masyarakat. Karena itu, BNPB mendorong pembangunan resiliensi bangsa dimulai dari tingkat lokal melalui pendekatan yang berpusat pada masyarakat atau people-centered approach.
“Resiliensi bangsa pada dasarnya dibangun dari masyarakat. Karena itu, kita perlu melihat bagaimana pembelajaran lokal dapat menjadi fondasi untuk memperkuat ketahanan masyarakat, kemudian terhubung dengan sistem di tingkat daerah dan nasional,” jelas Raditya.
Upaya tersebut menjadi salah satu latar belakang pelaksanaan berbagai forum pendahuluan menuju GFSR 2026, termasuk seminar nasional di Yogyakarta yang membahas keterpaduan operasionalisasi Resiliensi Berkelanjutan di tingkat lokal.
Forum tersebut menjadi ruang untuk menggali praktik baik, pembelajaran, inovasi, serta tantangan dalam mengintegrasikan agenda perubahan iklim, penanggulangan bencana, dan pembangunan berkelanjutan.
Pembelajaran Yogyakarta dinilai penting karena resiliensi tidak hanya dibangun melalui kebijakan dan infrastruktur, tetapi juga melalui kepemimpinan, pengetahuan lokal, gotong royong, kapasitas masyarakat, serta kolaborasi multipihak.
Pengalaman daerah menjadi sumber pengetahuan penting untuk memastikan konsep resiliensi dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata yang sesuai dengan konteks masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Raditya juga berdiskusi dengan Sri Sultan mengenai upaya Indonesia membawa konsep Sustainable Resilience menjadi gagasan yang mendapat perhatian lebih luas di tingkat global.
Konsep tersebut sebelumnya telah menjadi bagian dari gagasan yang diusung Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk ketika Indonesia menjadi tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction pada 2022. BNPB melihat Sustainable Resilience sebagai pendekatan yang dapat menjembatani berbagai agenda yang selama ini kerap berjalan secara sektoral.
Perkembangan risiko saat ini menunjukkan keterkaitan yang semakin kuat antara bencana, perubahan iklim, lingkungan, dan pembangunan. Bencana tidak hanya dipengaruhi faktor alam, tetapi juga dapat diperparah oleh perubahan iklim dan berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan serta kehidupan masyarakat.
BNPB melihat setidaknya terdapat lima pilar utama dalam membangun Sustainable Resilience, yaitu tata kelola yang baik, investasi berkelanjutan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan infrastruktur yang tangguh, serta partisipasi aktif masyarakat.
Kelima pilar tersebut diarahkan untuk membangun resiliensi yang tidak hanya mampu menghadapi kejadian bencana, tetapi juga mempertahankan keberlanjutan pembangunan, melindungi masyarakat, dan memastikan manfaat pembangunan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.
Pembelajaran Kepemimpinan Yogyakarta
Dalam pertemuan tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan pengalaman kepemimpinan Pemerintah DIY dalam menghadapi berbagai kejadian besar, termasuk Gempa Yogyakarta 2006 dan erupsi Gunung Merapi 2010.
Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dari pembelajaran mengenai bagaimana pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan membangun kapasitas untuk menghadapi dan pulih dari bencana.
Sri Sultan menyambut baik undangan BNPB untuk menghadiri GFSR 2026 dan menyampaikan akan mengagendakan kehadirannya pada rangkaian kegiatan yang berlangsung pada September mendatang.
Bagi BNPB, pengalaman tersebut memiliki nilai strategis untuk dibagikan dalam forum global karena memperlihatkan bahwa ketangguhan tidak semata-mata lahir dari kapasitas institusi pemerintah, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk beradaptasi, bekerja bersama, dan membangun kembali kehidupan setelah bencana.
Karena itu, kehadiran Yogyakarta dalam agenda GFSR 2026 diharapkan memperkuat pesan bahwa resiliensi global harus berangkat dari pembelajaran lokal. Praktik dan pengalaman daerah perlu dikembangkan, dipertukarkan, dan dihubungkan dengan kebijakan nasional maupun agenda global.
Dari Pembelajaran Lokal Menuju Agenda Global
Rangkaian Road to GFSR 2026 yang dilaksanakan BNPB menjadi bagian dari upaya membangun pemahaman bersama mengenai Sustainable Resilience, sekaligus mengidentifikasi pembelajaran dari berbagai daerah di Indonesia.
Hasil pembelajaran tersebut akan dibawa ke The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience 2026 yang diselenggarakan bersamaan dengan rangkaian ADEXCO ke-5 di Jakarta pada September 2026.
Melalui forum tersebut, BNPB ingin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya belajar dari pengalaman bencana, tetapi juga mampu menghasilkan pengetahuan, inovasi, dan pendekatan yang dapat berkontribusi pada penguatan resiliensi di tingkat regional dan global.
Dalam konteks tersebut, pengalaman Yogyakarta menjadi salah satu modal penting. Dua dekade setelah Gempa Yogyakarta 2006 dan lebih dari satu dekade setelah erupsi Merapi 2010, pembelajaran mengenai kepemimpinan, kesiapsiagaan, respons, pemulihan, serta kapasitas masyarakat tetap relevan untuk menjawab tantangan risiko di masa depan.
BNPB meyakini bahwa Sustainable Resilience bukan sekadar kemampuan untuk bertahan dari bencana, tetapi kemampuan untuk terus hidup, berkembang, dan membangun masa depan secara berkelanjutan di tengah berbagai risiko dan perubahan.
