BNPB Perkuat Resiliensi Hadapi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana

Yogyakarta, InfoPublik - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong penguatan Resiliensi Berkelanjutan sebagai pendekatan terpadu dalam menghadapi perubahan iklim, risiko bencana, dan tantangan pembangunan berkelanjutan yang semakin kompleks.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati dalam Seminar Nasional Keterpaduan Operasionalisasi Resiliensi Berkelanjutan di Tingkat Lokal yang digelar di Yogyakarta.

Kegiatan yang mendapat dukungan Pemerintah Australia melalui program Siap Siaga tersebut merupakan bagian dari rangkaian Road to the 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026. Seminar mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, komunitas, dunia usaha, masyarakat sipil, media, serta mitra pembangunan.

Raditya menegaskan, konsep Resiliensi Berkelanjutan perlu diterjemahkan menjadi praktik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Resiliensi Berkelanjutan harus kita bawa dari konsep menjadi praktik. Ukurannya bukan hanya berapa banyak program yang kita miliki, tetapi sejauh mana berbagai program tersebut saling terhubung, saling memperkuat, dan pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Raditya dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Rabu (12/8/2026).

Menurut dia, Sustainable Resilience merupakan pendekatan untuk memastikan pembangunan tetap mampu melindungi masyarakat, mengurangi risiko, beradaptasi terhadap perubahan, dan mempertahankan manfaat pembangunan dalam jangka panjang.

Pendekatan tersebut menempatkan manusia dan konteks lokal sebagai pusat, sekaligus mendorong penguatan tata kelola, investasi, infrastruktur, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kapasitas kelembagaan.

Raditya mengatakan, keterpaduan menjadi penting karena agenda pembangunan, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana masih menghadapi tantangan fragmentasi. Program, kebijakan, data, indikator, mekanisme pembiayaan, hingga kelembagaan belum selalu berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi.

Karena itu, tantangan ke depan bukan semata-mata menciptakan program baru, melainkan menghubungkan berbagai inisiatif yang telah berjalan agar menghasilkan manfaat bersama.

Dalam seminar tersebut, Yogyakarta dinilai memiliki pembelajaran penting mengenai bagaimana resiliensi dapat tumbuh dari tingkat lokal. Ketangguhan tidak hanya dibangun melalui regulasi dan infrastruktur, tetapi juga melalui kearifan lokal, gotong royong, kepemimpinan masyarakat, inovasi berbasis komunitas, serta kolaborasi multipihak.

Nilai-nilai lokal Yogyakarta, seperti Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti, menunjukkan bahwa prinsip harmoni dengan alam, keberlanjutan antargenerasi, gotong royong, dan tata kelola kolaboratif telah menjadi bagian dari modal sosial masyarakat dalam membangun ketangguhan.

“Pengalaman Yogyakarta menunjukkan bahwa masyarakat bukan sekadar penerima manfaat pembangunan dan penanggulangan bencana. Masyarakat adalah subjek sekaligus penggerak resiliensi. Pengetahuan lokal, pengalaman masyarakat, dan inovasi di tingkat komunitas perlu menjadi bagian dari sistem pembangunan dan pengelolaan risiko kita,” lanjut Raditya.

Forum tersebut juga menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, serta unsur masyarakat sipil dan mitra pembangunan.

Menurut Raditya, pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, maupun pembangunan berkelanjutan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor atau satu institusi saja.

Dari perspektif BNPB, keterpaduan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam keterpaduan operasional. Sinergi tidak berhenti pada kesamaan visi atau koordinasi antarinstansi, tetapi diwujudkan melalui penyelarasan data dan indikator, mekanisme koordinasi, pembiayaan, pembagian peran, sistem informasi, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Seminar menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain mendorong integrasi kebijakan dan program perubahan iklim, penanggulangan bencana, dan pembangunan berkelanjutan dari tingkat nasional hingga desa.

Selain itu, diperlukan pengembangan sistem data dan indikator resiliensi bersama, penguatan kapasitas serta kepemimpinan lokal, partisipasi bermakna kelompok rentan, dan penguatan pembiayaan resiliensi melalui diversifikasi sumber pendanaan.

Rekomendasi Strategis

Forum juga mendorong penguatan mekanisme pembelajaran dan replikasi praktik baik antardaerah serta optimalisasi peran media, perguruan tinggi, dan dunia usaha dalam mendukung riset, inovasi, penyebarluasan pengetahuan, advokasi kebijakan, dan pengembangan solusi yang berdampak bagi masyarakat.

Rangkaian Road to the 3rd GFSR 2026 menjadi ruang untuk menghubungkan pengalaman di tingkat lokal dengan agenda resiliensi di tingkat nasional dan global. Pembelajaran dari Yogyakarta akan menjadi bagian dari masukan substantif Indonesia dalam penyelenggaraan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience 2026 di Jakarta pada 9–12 September 2026.

Melalui GFSR 2026, Indonesia mendorong pergeseran agenda resiliensi global from fragmented action to aligned impact, yakni dari aksi yang terfragmentasi menuju dampak yang selaras.

Dalam konteks tersebut, pengalaman lokal menjadi penting karena resiliensi pada akhirnya harus dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui lingkungan yang lebih aman, layanan dasar yang lebih tangguh, penghidupan yang lebih terlindungi, serta pembangunan yang mampu bertahan menghadapi berbagai guncangan dan tekanan.

“Yang kita bangun bukan hanya kemampuan untuk menghadapi bencana, tetapi kemampuan masyarakat dan pembangunan untuk terus berjalan, beradaptasi, dan berkembang ketika menghadapi berbagai risiko. Inilah esensi Resiliensi Berkelanjutan memastikan bahwa pembangunan hari ini tidak menciptakan kerentanan baru dan manfaat pembangunan dapat terus dirasakan oleh generasi mendatang,” jelas Raditya.

BNPB menegaskan, agenda Resiliensi Berkelanjutan perlu dibangun sebagai gerakan bersama. Tantangan ke depan bukan lagi bagaimana memulai lebih banyak inisiatif, melainkan menyatukan berbagai upaya yang telah ada menjadi sistem yang lebih terintegrasi, inklusif, berbasis data, didukung pembiayaan berkelanjutan, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.