Pemprov Riau Apresiasi Kodam XIX/Tuanku Tambusai Perkuat Penanganan Karhutla

Pekanbaru, InfoPublik – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau membutuhkan gerak bersama lintas sektor. Keterlibatan Kodam XIX/Tuanku Tambusai bersama pemerintah daerah, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, dunia usaha, dan masyarakat menjadi salah satu kekuatan dalam menghadapi ancaman tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai dalam penanganan karhutla saat menghadiri peringatan HUT pertama Kodam XIX/Tuanku Tambusai di Aula Kaharuddin Nasution, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (10/8/2026).

Menurut SF Hariyanto, penanganan karhutla membutuhkan respons cepat dan koordinasi berbagai unsur. Kehadiran prajurit TNI di lapangan turut memperkuat upaya pemerintah dalam menghadapi persoalan tersebut.

“Kehadiran jajaran Kodam sangat membantu dalam menjaga Riau dari ancaman karhutla. Kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kekuatan bersama dalam menghadapi persoalan tersebut,” ungkapnya.

SF Hariyanto menilai koordinasi lintas sektor diperlukan tidak hanya ketika kebakaran terjadi, tetapi juga dalam memperkuat upaya pencegahan. Setiap unsur memiliki peran sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam menghadapi potensi karhutla.

Selain penanganan karhutla, kontribusi Kodam XIX/Tuanku Tambusai juga terlihat melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Melalui program tersebut, TNI terlibat dalam sejumlah pembangunan infrastruktur dasar, mulai dari peningkatan akses jalan, perbaikan rumah dan drainase, penyediaan sarana air bersih, hingga pembangunan Jembatan Garuda di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

“Melalui TMMD, jajaran TNI membantu membangun akses jalan, memperbaiki rumah, membangun drainase, menyediakan sarana air bersih, dan pembangunan Jembatan Garuda di Taman Nasional Tesso Nilo. Kehadiran TNI di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Sinergi Pemprov Riau dan Kodam juga mencakup dukungan terhadap penataan kawasan agar berjalan secara tertib, terukur, dan persuasif. Kodam turut terlibat dalam Tim Optimalisasi Pajak Daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurut SF Hariyanto, koordinasi tersebut ditopang komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dan jajaran Kodam sehingga persoalan di lapangan dapat dibahas bersama.

“Semua itu berkat komunikasi kami dengan Bapak Pangdam selama ini, langsung, terbuka, cepat, dan tanpa jarak. Ketika pemerintah daerah membutuhkan dukungan, jajaran Kodam segera merespons dan ketika menghadapi persoalan di lapangan, Bapak Pangdam selalu membuka ruang untuk duduk bersama mencari jalan keluar,” katanya.

Ia berharap kerja sama tersebut terus diperkuat untuk menghadapi berbagai persoalan daerah, termasuk yang membutuhkan dukungan lintas sektor di lapangan.

“Bagi kami, hubungan ini bukan sekadar hubungan antarkesatuan. Jajaran Kodam telah hadir seperti saudara yang ikut memikul tanggung jawab daerah, sehingga kami merasa terbantu, didampingi, dan dikuatkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, mengatakan pelaksanaan tugas di wilayah membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh komponen daerah.

“Pelaksanaan tugas di wilayah tidak dapat dilakukan secara sendiri, sehingga diperlukan komunikasi dan koordinasi yang kuat bersama pemerintah daerah, Polri, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat. Kebersamaan tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai persoalan sekaligus mendukung terciptanya pembangunan yang berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Agus mengajak seluruh jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai menjadikan HUT pertama sebagai momentum untuk meningkatkan profesionalisme, soliditas, dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan terus memperkuat kesiapan Riau dalam menghadapi karhutla sekaligus mendukung berbagai agenda pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.