Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Safrizal ZA, saat memberikan keterangan pers di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pada Jumat (24/7/2026). (Aditya Rizky Nugroho Ses Ditjen KPM)
Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah berpacu dengan waktu untuk merealisasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh sebesar Rp24 triliun dalam lima bulan. Program tahun anggaran 2026 itu dijadwalkan berjalan mulai 1 Agustus hingga 31 Desember 2026.
Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Safrizal ZA, mengatakan sekitar Rp20 triliun dari total anggaran tersebut telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada tujuh kementerian dan lembaga.
Sementara itu, penyelesaian DIPA untuk sisa anggaran sekitar Rp4 triliun ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Anggaran tersebut mencakup program pada sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
“Sebanyak Rp20 triliun sudah terbagi dan DIPA-nya telah selesai sehingga pelaksanaannya bisa segera dipercepat,” ujar Safrizal saat memberikan keterangan pers di Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh,Provinsi Aceh, Jumat (24/7/2026).
Menurut Safrizal, kementerian dan lembaga hanya memiliki waktu lima bulan untuk merealisasikan seluruh anggaran pemulihan tersebut. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintahan desa, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, dan unsur masyarakat lainnya.
“Kita membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak agar rencana belanja Rp24 triliun dapat terlaksana secara optimal. Jangan sampai anggarannya tidak terserap atau harus dialihkan ke tahun 2027,” tegasnya.
Dukungan terhadap pemulihan Aceh juga datang dari sejumlah pemerintah daerah di luar provinsi tersebut melalui skema hibah. Pemerintah Kota Medan, misalnya, memberikan hibah sebesar Rp50 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Safrizal menilai kerja sama antardaerah tersebut dapat menjadi model dalam penanganan bencana. Daerah dengan dampak lebih ringan dapat membantu wilayah lain yang mengalami kerusakan lebih berat.
“Pola kerja sama ini dapat menjadi model pada masa mendatang. Ketika ada daerah yang mengalami musibah, daerah dengan dampak lebih ringan dapat membantu daerah yang terdampak lebih berat,” tuturnya.
