Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri. (Foto: Dok Humas Pemerintah Aceh)
Jakarta, InfoPublik — Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas, serta dihadiri pimpinan kementerian/lembaga anggota Satgas dan kepala daerah terdampak. Hadir antara lain Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.
Rakor dibuka oleh Menko PMK Pratikno yang menjelaskan bahwa Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra. Satgas ini bertugas memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. “Prinsipnya bukan sekadar memulihkan, tetapi membangun lebih baik dan lebih tangguh,” ujar Pratikno.
Di samping itu, menurut Mendagri, Satgas juga diwajibkan menyampaikan laporan berkala kepada Presiden dan Wakil Presiden, sementara tim pelaksana melaporkan perkembangan implementasi setiap bulan.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan percepatan tindak lanjut di lapangan agar setiap tahapan rehab–rekon berjalan sesuai rencana dan kebutuhan daerah terdampak.
Dalam rakor tersebut, pemerintah memaparkan skala prioritas percepatan, terutama di sektor pendidikan. Fokus diarahkan pada penetapan relokasi sekolah yang rusak berat atau hanyut, pelaksanaan program cash for work melalui Dana Siap Pakai (DSP) dengan melibatkan masyarakat, serta pembangunan gedung sekolah berstandar tahan gempa dan banjir.
Selain itu, pemerintah mendorong percepatan penyaluran tunjangan guru, dukungan operasional bagi sekolah terdampak, serta penguatan pendidikan kebencanaan melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Dalam forum tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf—yang akrab disapa Mualem—menyampaikan sejumlah catatan penting terkait penanganan pascabencana di Aceh. Ia menekankan perlunya kejelasan skema penanganan nasional yang dikoordinasikan Satgas, termasuk tahapan penugasan dan dukungan sektoral kepada Pemerintah Aceh. “Kami berharap penjelasan komprehensif terkait mekanisme Satgas nasional, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh berjalan efektif dan tepat waktu,” kata Mualem.
Ia juga menyoroti masa transisi dari tanggap darurat ke pemulihan, mengingat masih terdapat wilayah terdampak yang penanganannya belum tuntas. Menurutnya, penetapan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) perlu diselaraskan dengan kondisi lapangan agar dukungan nasional tetap optimal, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan.
Mualem turut menyampaikan praktik baik selama masa tanggap darurat, seperti kebijakan pembebasan barcode SPBU untuk menjaga kelancaran distribusi BBM serta pengoperasian Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh yang membantu mobilitas logistik dan masyarakat terdampak. “Kami meyakini pemulihan Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur agar penghidupan masyarakat dan akses wilayah kembali normal. Sementara sektor perumahan dan sosial menjadi fondasi membangun kembali harapan dan masa depan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Rakor Satgas ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra berjalan terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
