Banda Aceh, InfoPublik — Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh Ferdiyus, memaparkan kondisi darurat layanan kesehatan pascabanjir besar yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Media Center Kemkomdigi, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (8/12/2025).
Ferdiyus menjelaskan bahwa sejak banjir mulai meluas di wilayah Serambi Mekah pada 26–28 November 2025, seluruh jajaran kesehatan provinsi bergerak cepat berkoordinasi, menilai situasi, dan distribusi bantuan kesehatan esensial.
Menurut Ferdiyus, kondisi kritis mulai terlihat pada Rabu 26 November 2025, ketika laporan banjir masuk dari berbagai daerah. “Malam itu kami sudah was-was. Kami langsung mengumpulkan tim instalasi farmasi dan program. Komunikasi dengan 23 kabupaten/kota berjalan melalui grup untuk memetakan mana saja yang dilanda banjir,” ujarnya.
Barulah pada 27 November pimpinan Pemerintah Aceh memanggil jajaran dinas untuk mempersiapkan penanganan darurat. Sehari setelahnya, Pemerintah Aceh menetapkan status darurat bencana, dan Dinkes langsung mengajukan kebutuhan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) untuk seluruh daerah terdampak.
Dijelaskan, dampak banjir terhadap kondisi fasilitas kesehatan (faskes) sangat serius. Dari 336 Puskesmas di Provinsi Aceh, sebanyak 54 Puskesmas tidak bisa beroperasi. Faskes ini tersebar di tujuh kabupaten/kota terdampak berat
Selain itu, 21 dari 23 kabupaten/kota terdampak langsung banjir, dengan beberapa wilayah mengalami kelumpuhan total layanan kesehatan. “Pidie Jaya benar-benar lumpuh. Pegawai rumah sakit terdampak, fasilitasnya terendam. Rumah sakit tidak bisa operasional,” kata Ferdiyus.
Untuk mencegah terhentinya layanan kesehatan, Dinkes Aceh mengambil sejumlah langkah luar biasa. Antara lain dengan mengirim tim terdiri dari 10 tenaga kesehatan guna mengambil alih operasional IGD RS Pidie Jaya. Keesokan harinya, tim dari RSU Zainoel Abidin Banda Aceh tiba untuk memperkuat pelayanan kesehatan di RS dan masyarakat.
Tim farmasi yang dikirim ke seluruh kabupaten sempat terjebak akibat akses terputus, namun tetap melanjutkan distribusi obat dan logistik.
Pada Jumat malam 28 November 2025, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merespons cepat permintaan Pemerintah Aceh dengan mengirim obat-obatan, peralatan kesehatan, serta bantuan logistik bagi korban bencana banjir dan longsor.
Sampai akhirnya pada Minggu 30 November 2025, tim Pusat Krisis Kemenkes tiba di Aceh dan bersama Dinkes Provinsi membentuk pos distribusi BMHP serta makanan tambahan untuk kelompok rentan seperti balita, ibu hamil dan lansia.
Dua Rumah Sakit Masih Belum Beroperasi
Hingga konferensi pers digelar, dua rumah sakit masih lumpuh total, salah satunya RS Muda Sedia Aceh Tamiang, yang hanya membuka layanan IGD. “Alkes di Aceh Tamiang tenggelam semua. Lumpur cukup signifikan. Pembersihan dan pengecatan dibantu TNI-Polri agar segera berfungsi kembali,” ujar Ferdiyus.
Untuk menutup kekurangan layanan, Dinas Kesehatan Aceh mengerahkan 371 tenaga kesehatan, Diperbantukan ke sembilan rumah sakit yang terdampak parah. Bantuan tambahan juga tiba dari Jawa Barat dan berbagai provinsi lain.
Kepala Dinkes Aceh menegaskan bahwa seluruh jajaran kesehatan Aceh bekerja tanpa henti untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan layanan dasar hingga lanjutan. “Kami bekerja siang malam. Ini bencana besar. Yang penting masyarakat tetap dapat layanan kesehatan, dari Puskesmas sampai rumah sakit.”