DKI Kembali Kirim Sembilan Truk Logistik Untuk Korban Gempa Palu dan Donggala

:


Oleh G. Suranto, Rabu, 10 Oktober 2018 | 18:58 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 554


Jakarta, InfoPublik - Setelah mengirimkan bantuan pada gelombang pertama pada Senin (8/10) kemarin, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mendistribusikan bantuan untuk korban Gempa Palu-Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (10/10).

Menurut penjelasan dari Ketua Tim Relawan Logistik Pemprov DKI Jakarta untuk Palu, Muhammad Chozin Amirullah, bantuan logistik itu dikirim mulai dari pukul 22.00 WIB malam dengan melibatkan sekitar 20 orang relawan dan 100 orang Satpol PP Provinsi DKI Jakarta serta Pamdal Balaikota Provinsi DKI Jakarta. Total logisitik dimuat ke dalam dus sebanyak 2.200 dus.

“Awalnya, Satpol PP yang terlibat hanya 20 orang, namun karena jumlah logistik sangat banyak, akhirnya didatangkan tambahan dari beberapa wilayah DKI sehingga berjumlah total 100 orang. Termasuk para Satpol PP itu juga membantu mengkategorikan setiap jenis bantuan. Dari mereka, kita juga dapatkan bantuan sembilan truk (engkel) besar untuk mengangkut logistik ke pelabuhan,” jelas Chozin.

Chozin menambahkan proses pemuatan (loading) barang ke truk tersebut berlangsung hingga pukul 03.00 WIB dini hari, lalu diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

“Kami dapat info dari PMI bahwa akan ada pemberangkatan kapal feri dari Tanjung Priok menuju Palu pada Rabu (10/10) pukul 10.00 pagi. Akhirnya, langsung kita hubungi dan konsolidasikan baik di relawan maupun internal Pemprov DKI Jakarta. Untuk mempercepat loading, baik relawan dan Satpol PP, kita jadi buruh panggul di pelabuhan,” jelasnya.

Diperkirakan, lama tempuh pengiriman ini memakan waktu hingga 3-4 hari. Setiba di Palu, distribusi logistik akan dibantu oleh lembaga kemanusiaan yang terlibat kerjasama oleh Pemprov DKI, yaitu Komunitas Turun Tangan, Youth Power Indonesia, Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, Aksi Cepat Tanggap (ACT), dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Chozin juga menyampaikan bantuan logistik tidak hanya dari internal SKPD Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga berasal dari masyarakat dan swasta.