BNPB Soroti Pentingnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana di Sulsel

Jakarta, InfoPublik – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana sebagai prioritas utama dalam setiap fase penanggulangan bencana. Hal itu mencakup fase siaga darurat, tanggap darurat, serta transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Suharyanto menyampaikan hal ini dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi Basah di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, pada Sabtu (4/1/2025).

Dalam rapat tersebut, Suharyanto menekankan bahwa memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, seperti makanan, minuman, air bersih, dan pakaian, harus menjadi prioritas utama, terutama pada fase tanggap darurat.

“Misalnya, dalam fase tanggap darurat, kita harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini terpenuhi secara maksimal. Itu intinya, salah satunya di fase tanggap darurat. Posko tambahan dan lain-lain memang penting, tapi yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan dasar masyarakat bisa dipenuhi,” ujar Suharyanto.

Suharyanto juga mengimbau kepada pimpinan daerah untuk memperhatikan setiap tahapan penanggulangan bencana, memastikan semua berjalan dengan optimal dari siaga darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia juga menegaskan bahwa apabila diperlukan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya BNPB, hal tersebut dapat dilakukan guna memastikan penanganan darurat berjalan maksimal.

Apresiasi Respons Cepat Pemerintah Daerah

Dalam kesempatan itu, Suharyanto memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang telah merespons cepat dalam penanganan bencana yang terjadi. Ia juga berharap melalui rakor ini, seluruh daerah di Sulawesi Selatan dapat menyatukan kesiapan dan visi dalam mencegah bencana lebih lanjut, khususnya pada awal 2025.

“Ada 16 daerah sudah menetapkan status bencana, namun dengan kesiapan pemerintah daerah, bencana tersebut dapat ditangani dengan baik. Agar tidak terjadi lebih luas, kita akan bekerja sama untuk memastikan bahwa cuaca ekstrem yang mungkin terjadi dapat segera diatasi,” jelas Suharyanto.

Selain Kepala BNPB, rapat tersebut juga dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, yang juga menyoroti pentingnya pencegahan bencana melalui kesiapan infrastruktur fisik. Menurutnya, infrastruktur yang baik sangat berperan dalam mengurangi risiko bencana.

“Kita tidak hanya berbicara tentang siapa yang paling cepat memadamkan api, tapi kita juga harus mencegah kebakaran itu terjadi. Pencegahan dalam jangka panjang sangat penting karena dampaknya bisa sangat luas dan berlangsung lama,” ujar Pratikno.

Pratikno juga menambahkan bahwa selain menyiagakan infrastruktur fisik, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan aparat dan masyarakat, serta dukungan untuk korban bencana seperti pengungsian dan penyediaan fasilitas kelistrikan.

Dukungan Pemerintah Pusat untuk Sulawesi Selatan

Pemerintah pusat, melalui BNPB, juga telah menyerahkan bantuan peralatan dan dana operasional untuk mendukung daerah-daerah yang terdampak bencana. Bantuan tersebut mencapai 14,495 miliar Rupiah yang mencakup tenda pengungsi, paket sembako, makanan siap saji, matras, selimut, dan pompa alkon. Selain itu, dana operasional masing-masing daerah yang berada pada status Tanggap Darurat mendapatkan bantuan sebesar Rp200 juta, sedangkan daerah dengan status Siaga Darurat mendapatkan bantuan Rp150 juta.

“Bantuan barang dan anggaran operasional yang diberikan cukup signifikan. Semoga bantuan ini dapat memitigasi dampak bencana di Sulawesi Selatan dan mempercepat pemulihan,” tutup Suharyanto.