Satu Dekade Capaian Transportasi Darat di Era Jokowi: 157 Infrastruktur Terbangun

: Angkutan Perintis DAMRI salah satu layanan transportasi yang turut menghubungkan Indonesia. Foto : Kemenhub


Oleh Dian Thenniarti, Senin, 7 Oktober 2024 | 21:14 WIB - Redaktur: Untung S - 49


Jakarta, InfoPublik – Sepanjang satu dekade pemerintahan Joko Widodo, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membangun sejumlah infrastruktur transportasi darat yang didukung oleh peningkatan layanan, sehingga wilayah daratan Indonesia semakin terhubung.

"Sejak 2015 hingga 2024, sebanyak 6 Terminal Tipe A dan 44 pelabuhan penyeberangan telah dibangun. Selain itu, 53 Terminal Tipe A dan 54 pelabuhan penyeberangan juga telah direvitalisasi atau direhabilitasi. Secara keseluruhan, dalam 10 tahun terakhir, terdapat 157 infrastruktur transportasi darat yang terbangun," ungkap Dirjen Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin, di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Pembangunan terminal dan pelabuhan penyeberangan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke, dengan dukungan layanan berbasis digitalisasi untuk meningkatkan aksesibilitas.

Selain capaian infrastruktur, Dirjen Risyapudin juga memaparkan peningkatan layanan konektivitas dengan 322 trayek angkutan jalan perintis yang telah hadir di berbagai wilayah.

"Rata-rata pertumbuhan jaringan trayek Angkutan Jalan Perintis sejak 2015 hingga 2024 mencapai 1,48 persen. Layanan ini sangat bermanfaat dalam menghubungkan wilayah terisolir dengan kawasan perkotaan, sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Terpencil, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan (3TP)," jelasnya.

Pada sektor penyeberangan, terdapat 269 lintasan penyeberangan perintis yang dilayani oleh 104 kapal, dengan pertumbuhan rata-rata lintasan sebesar 4,77 persen per tahun dan pertumbuhan kapal sebesar 4,54 persen per tahun.

Ditjen Hubdat juga memperkuat konektivitas di wilayah perkotaan melalui layanan Buy The Service (BTS). BTS adalah skema subsidi di mana pemerintah membeli pelayanan angkutan perkotaan dari operator berdasarkan jarak tempuh per kilometer, sehingga tarif lebih terjangkau bagi masyarakat.

"Dengan skema ini, pemerintah memberikan subsidi agar tarif angkutan umum lebih murah sesuai biaya ekonomi dan daya beli masyarakat. Program BTS juga merupakan implementasi dari UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab menjamin ketersediaan angkutan umum," tegas Risyapudin.

Sejak diluncurkan pada 2020 hingga 2024, program Teman Bus telah melayani 11 kota, termasuk Medan, Palembang, Bali, Solo, Yogyakarta, Banyumas, Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Balikpapan, dengan 817 unit bus dan 54 mobil penumpang. Lebih dari 71 juta orang telah memanfaatkan layanan ini, dengan hasil survei menunjukkan adanya penghematan biaya transportasi sebesar 30-70 persen per bulan.

Ditjen Hubdat juga setiap tahun menyelenggarakan program Mudik Gratis Angkutan Lebaran, yang membantu masyarakat pulang kampung dengan aman dan nyaman ke wilayah-wilayah favorit seperti Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatra, dan Kalimantan.

"Program ini bertujuan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pemudik, mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya, serta membantu mengurai kepadatan lalu lintas dengan mengurangi jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi," tambahnya.

Selain itu, Ditjen Perhubungan Darat juga mendukung peningkatan kualitas APBN melalui program Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan proyek unggulan seperti Proving Ground Bekasi, Terminal Betan Subing di Lampung, dan Terminal Purabaya di Jawa Timur.

Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Ditjen Hubdat Kemenhub berhasil membangun infrastruktur transportasi darat yang signifikan, serta menghadirkan layanan inovatif seperti Buy The Service dan Mudik Gratis. Dengan capaian itu, pemerintah terus memperkuat konektivitas di seluruh Indonesia, terutama di wilayah terpencil dan perkotaan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Dian Thenniarti
  • Senin, 7 Oktober 2024 | 20:29 WIB
ASDP Tanam Tiga Ribu Pohon Mangrove di Tangerang
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Senin, 7 Oktober 2024 | 20:30 WIB
Kepercayaan Masyarakat terhadap Layanan KAI Group Terus Meningkat
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Senin, 7 Oktober 2024 | 15:29 WIB
Gebyar Pelayanan Prima 2024: Dorong Inovasi dan Transformasi Layanan Publik
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Sabtu, 5 Oktober 2024 | 00:59 WIB
IMO Sahkan Penetapan Nusa Penida dan Gili Matra sebagai PSSA