Multilateralisme dan Misi Pengadaan Vaksin

Jakarta, InfoPublik - Mesin diplomasi Indonesia terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan vaksin Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi lebih dari 250 juta penduduk di Tanah Air.

Memang, pemerintah sedang mengembangkan vaksin Merah Putih. Namun, vaksin tersebut ditargetkan baru selesai pada pertengahan 2021. Di samping itu, program vaksinisasi Covid-19 ini juga sifatnya harus segera dilakukan untuk mengakhiri pandemi virus corona jenis baru tersebut.

Oleh karenanya, semakin banyak suplai, semakin cepat pula seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin. Teranyar, pemerintah telah mengamankan sebanyak 100 juta dosis vaksin tambahan.

Tambahan tersebut didapatkan setelah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menandatangani perjanjian kerja sama (Letter of Intent/LoI) dengan perusahaan farmasi asal Inggris, AstraZeneca PLC.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara delegasi pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir serta tim Kemenkes dengan jajaran pimpinan AstraZeneca di London, Inggris, Rabu (14/10/2020).

Pengiriman pertama vaksin tersebut diharapkan dapat dilakukan pada semester pertama 2021 dan akan dilakukan secara bertahap.

Menggunakan desain non-replicating viral vector, vaksin buatan AstraZeneca merupakan salah satu kandidat vaksin Covid-19 yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tercatat telah memasuki uji klinis tahap 3.

Sebelum ini, duet Menlu Retno dan Menteri BUMN Erick Thohir juga telah mengamankan pasokan vaksin dari sejumlah negara lainnya. Setelah melakukan kunjungan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Uni Emirat Arab (UEA) pada Agustus lalu, Indonesia memperoleh komitmen penyediaan 290 juta dosis vaksin Covid-19 hingga akhir 2021.

Komitmen tersebut merupakan hasil kesepakatan awal antara pemerintah Indonesia melalui Bio Farma dengan pihak-pihak lain yang bekerja sama ditambah dengan kapasitas produksi sendiri milik Bio Farma yang tengah ditingkatkan.

Adapun rinciannya adalah untuk kuarter pertama 2021 akan ada sebanyak 80 sampai 130 juta. Sedangkan untuk kuartal kedua sampai keempat, komitmen jumlah vaksin yang sudah diamankan adalah sebanyak 210 juta. Artinya, Indonesia berpotensi mendapatkan vaksin hingga 340 juta dosis.

Saat ini, negara-negara lain juga berupaya untuk memperoleh komitmen pengadaan vaksin Covid-19 apabila nantinya ditemukan. Indonesia sendiri termasuk salah satu negara yang berupaya memperoleh ketersediaan vaksin tersebut, baik bekerja sama dengan pihak luar maupun mengupayakan produksi di dalam negeri.

Selain komitmen tersebut, Indonesia juga memiliki kandidat vaksin Covid-19 yang dikembangkan sendiri. Sejumlah institusi riset di dalam negeri diketahui tengah melakukan pengembangan vaksin Merah Putih.

"Nanti vaksin Merah Putih kita ketemu, kita bisa memproduksi lebih banyak. Kalau memang apa yang kita miliki ini berlebih dari yang ingin kita gunakan, ya tidak apa dijual ke negara lain," kata Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, akhir Agustus lalu.

Vaksin untuk 135 Juta Penduduk

Sementara itu, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah sudah mengamankan pengadaan vaksin Covid-19 untuk 135 juta warga negara Indonesia hingga 2021.

"Dalam perencanaan untuk tahun 2021 itu sudah secure (diamankan) untuk kebutuhan 135 juta orang dengan jumlah vaksin sekitar 270 juta (dosis). Sisanya nanti terus didorong untuk 2022," ungkapnya di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Perihal siapa saja sasaran penerima vaksin, menurut Menteri Airlangga, pemerintah merencanakan akan memprioritaskan bagi mereka yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19 terlebih dahulu.

Rinciannya, medis dan paramedis yang melakukan contact tracing, pelayanan publik, TNI/Polri, dan aparat hukum sejumlah 3.497.737 orang dengan kebutuhan vaksin sebanyak 6.995.474 dosis.

Kemudian, tokoh agama dan tokoh masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi sejumlah 5.624.010 orang dengan kebutuhan vaksin sebanyak 11.248.00 dosis.

Selanjutnya, seluruh tenaga pendidik, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat, hingga perguruan tinggi sejumlah 4.361.197 orang dengan kebutuhan vaksin sebanyak 8.722.394 dosis.

Selain itu, aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif) sejumlah 2.305.689 orang dengan total kebutuhan vaksin 4.611.734 dosis, peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86.622.867 orang dengan kebutuhan vaksin 173.245.734 dosis, masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun sebanyak 57.548.500 orang dengan kebutuhan vaksin 115.097.000 dosis.

Multilateralisme

Prinsip multilateralisme memang menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19 di dalam negeri. Maka itu, pemerintah terus memperkuat kerja sama multilateral dengan sejumlah mitra, termasuk WHO dan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI), untuk upaya pemenuhan kebutuhan vaksin Covid-19.

Dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, delegasi Indonesia yang dipimpin Menlu Retno menekankan dukungannya terhadap prinsip multilateralisme, termasuk untuk isu vaksin.

"Indonesia juga menekankan pentingnya semua negara dunia untuk memperkuat solidaritas agar dunia dapat segera mengatasi pandemi ini secara bersama dan segera," tutur Menlu Retno dalam pengarahan media virtual dari Jenewa, Swiss, Jumat (16/10/2020).

Dengan Dirjen WHO, Menlu Retno bertukar pandangan mengenai tantangan-tantangan baru yang dihadapi dunia akibat pandemi, serta memberikan informasi tentang pengelolaan Covid-19 di Indonesia.

Selain kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan beberapa negara, seperti RRT, UEA, Korea Selatan, dan Inggris, Menlu Retno juga menjelaskan mengenai informasi terkini tentang vaksin Merah Putih yang dikembangkan secara nasional.

"Kami juga menjelaskan mengenai rencana vaksinasi dan sepakat dengan WHO untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan vaksinasi," katanya.

Tidak hanya dalam kerangka bilateral, Indonesia juga telah menyampaikan surat berisi pernyataan minat (expression of interest) untuk bergabung dalam Fasilitas Akses Global Vaksin Covid-19 (COVAX) yang digagas oleh WHO, GAVI, serta Koalisi untuk Inovasi Persiapan Epidemi (CEPI).

COVAX dibentuk untuk memastikan akses yang setara terhadap vaksin Covid-19 yang aman dan dengan harga terjangkau untuk semua negara pendukung.

Melalui skema COVAX, negara-negara kaya yang bergabung akan membiayai pembelian vaksin dari anggaran nasional mereka dan akan bermitra dengan 92 negara berpenghasilan menengah dan rendah yang didukung melalui sumbangan sukarela memastikan vaksin didistribusikan secara adil.

Indonesia sendiri termasuk dalam daftar negara yang dinilai layak mendapat bantuan pendanaan untuk pengadaan vaksin dari COVAX.

Tujuan COVAX adalah untuk mendapatkan dan mengirimkan 2 miliar dosis vaksin yang disetujui pada akhir 2021. Saat ini, COVAX memiliki sembilan kandidat vaksin COVID-19 yang menggunakan berbagai teknologi dan pendekatan ilmiah yang berbeda.

Saat para ahli dunia terus berjuang untuk mendapatkan vaksin secara tepat waktu, aman, dan efektif, Indonesia menyoroti adanya risiko dan ketidakpastian dalam pengembangannya. Karena itu, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral, Indonesia selalu menekankan pentingnya keamanan dan efikasi dari vaksin Covid-19. (Foto: Kemlu)