Sebulan Memimpin Dewan Keamanan PBB

Jakarta, InfoPublik - Agustus tahun ini terasa spesial bagi Indonesia. Selain bulan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan RI, selama Agustus 2020 Indonesia juga mendapat giliran menjadi Presidensi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Ini merupakan kedua kalinya Indonesia terpilih sebagai Presidensi DK PBB. Tahun lalu, Indonesia mengetuai salah satu dari enam organ utama PBB ini pada Mei 2019. Adapun tema yang diusung kali ini adalah "Advancing Sustainable Peace" atau "Memajukan Perdamaian Berkelanjutan".

Dengan tema tersebut, Indonesia ingin memajukan perdamaian di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), sekaligus mengingatkan bahwa di saat hampir semua energi dan perhatian dunia terpusat pada penanganan pandemi, jangan sampai perdamaian dilupakan.

"Jangan sampai kita terlupa untuk terus memajukan perdamaian, karena perdamaian tetap merupakan prasyarat utama bagi kesuksesan kita menangani pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual, 23 Juli 2020.

Selain itu, tema kali ini juga merupakan bentuk pengembangan dari tema Presidensi sebelumnya yang juga mengangkat isu perdamaian. Sebab, Indonesia percaya bahwa perdamaian bukan sesuatu yang dapat hadir dengan sendirinya. Namun harus dipelihara secara terus-menerus agar berkelanjutan.

Selama sebulan memimpin DK PBB, Indonesia akan fokus pada tiga agenda prioritas. Pertama, memajukan penguatan upaya bina damai pascapandemi.

Kedua, memperkuat upaya penanganan isu-isu keamanan terkini, seperti terorisme, keamanan siber, dan kejahatan lintas negara secara komprehensif.

Terakhir, menampilkan peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara yang memiliki kredibilitas untuk menjembatani berbagai perbedaan posisi dasar di DK PBB.

Selanjutnya, selama Presidensi yang kedua ini, Indonesia juga akan melaksanakan tiga kegiatan utama, di samping memimpin setidaknya 14 pertemuan yang membahas upaya perdamaian di berbagai belahan dunia.

Kegiatan utama pertama adalah Meeting on the Linkage of Counter Terrorism and Organized Crimes yang akan diselenggarakan pada 6 Agustus 2020. Pertemuan ini akan membahas laporan perdana Sekretaris Jenderal PBB mengenai penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas batas

Kegiatan kedua adalah Meeting on Pandemic and the Challenges of Sustaining Peace yang akan digelar pada 12 Agustus 2020. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyatukan langkah keamanan DK PBB dalam menjaga perdamaian di tengah pandemi. Sebab, hingga saat ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut di DK PBB.

Kegiatan terakhir adalah Arria Formula of Cyber and Protection of Civilian yang diselenggarakan pada 26 Agustus 2020. Dalam pertemuan ini, Indonesia akan memberikan perhatian khusus terhadap maraknya kejahatan siber dalam infrastruktur sipil, seperti rumah sakit dan bandara.

Di samping itu, Indonesia juga akan memanfaatkan presidensi ini untuk mengeluarkan dua dokumen DK, yakni terkait isu penanggulangan terorisme, khususnya isu persekusi, rehabilitasi, dan reintegrasi. Dengan pendekatan komprehensif, diharapkan DK PBB tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga upaya rehabilitasi dan reintegrasi para pelaku terorisme ke masyarakat.

Sementara dokumen kedua terkait women peacekeepers atau pasukan pejaga perdamaian perempuan. Melalui dokumen ini, Indonesia ingin mendorong peningkatan jumlah pasukan penjaga perdamaian perempuan, serta pengimplementasian integrasi perspektif gender dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Presidensi 2019

Seperti sudah disebutkan di atas, Indonesia sebelumnya juga menjabat Presidensi DK PBB pada Mei 2019. Selama kurun waktu tersebut, Indonesia telah menorehkan berbagai capaian terkait upaya pemeliharaan perdamaian dunia, yang selaras dengan amanah UUD 1945 untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. ​

Bagi Indonesia, konsep perdamaian lebih luas dari sekadar ketiadaan perang, namun juga mencakup aspek pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, perlindungan Hak Asasi Manusia, dan demokrasi.

Tema besar "Investing in Peace" atau "Menabur Benih Perdamaian" yang diangkat Indonesia pada Presidensi pertama ini merupakan esensi dari kepemimpinan intelektual Indonesia selama pelaksanaan Presidensi. Melalui serangkaian kegiatan utama, Indonesia telah menegaskan bahwa perdamaian bersifat multidimensional dan harus diupayakan secara menyeluruh.

Berapa kegiatan utama itu di antaranya Sidang Terbuka DK PBB mengenai Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB. Sidang terbuka bertajuk "Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping" tersebut berlangsung pada 7 Mei 2019 dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan 60 negara anggota PBB. Sidang ini menghasilkan Presidential Statement sebagai dokumen pertama DK PBB mengenai penguatan pelatihan dan peningkatan kapasitas MPP PBB.

Kemudian Indonesia juga memimpin Sidang Terbuka mengenai Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata pada 23 Mei 2019. Pertemuan ini merupakan wujud nyata komitmen Indonesia untuk mendukung pemajuan HAM dan hukum humaniter internasional di dunia, sekaligus memperingati 20 tahun dimulainya pembahasan perlindungan penduduk sipil oleh DK PBB, serta 70 tahun Konvensi Jenewa mengenai hukum humaniter internasional.

Tak kalah penting, selama Presidensi, Indonesia mengukuhkan komitmen dukungannya yang tulus bagi perjuangan rakyat Palestina. Indonesia terus memastikan bahwa isu Palestina tetap menjadi perhatian DK PBB dan mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Karenanya, Indonesia menyelenggarakan diskusi informal dalam format Arria Formula mengenai pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina pada 9 Mei 2019.

Selanjutnya, Indonesia juga memimpin sidang DK PBB dalam format briefing mengenai situasi di Timur Tengah pada 22 Mei 2019.

Yang juga layak dicatat adalah keberhasilan Indonesia menghadirkan nuansa Indonesia yang kental dalam tata persidangan DK PBB. Berbagai motif dan corak kain Batik mewarnai berbagai persidangan DK PBB sepanjang Mei 2019.

Menandai akhir dari Presidensinya, Indonesia juga telah menggelar resepsi diplomatik pada 30 Mei 2019 dengan menyuguhkan penampilan Tari Saman Gayo Aceh. Resepsi tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk menggalang dukungan internasional bagi pencalonan keanggotaan Indonesia untuk Dewan HAM periode 2020-2022.

Di samping berbagai pencapaian yang bersifat kegiatan utama di atas, Indonesia juga telah menahkodai pembahasan berbagai persidangan reguler DK PBB, antara lain memfasilitasi pengesahan empat resolusi DK PBB mengenai MPP PBB di UNISFA (Sudan Selatan), UNAMI (Irak), AMISOM (Somalia), dan perpanjangan resolusi mengenai Sanksi Sudan Selatan.

Kemudian Indonesia juga mengeluarkan tiga Press Statement mengenai perkembangan terkini MPP PBB di UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSMA (Mali), dan peranan negara-negara di kawasan Sahel, Afrika Utara, dalam mendukung stabilitas kawasan melalui G5 Sahel Joint Force.

Semuanya capaian ini tentunya mencerminkan bahwa Presidensi DK PBB oleh Indonesia terlaksana secara terencana, sistematis, dan terarah, yang didasarkan pada kepentingan nasional sekaligus membawa dampak nyata bagi masyarakat dunia. Kesuksesan tersebut diharapkan dapat kembali terulang pada masa Presidensi DK PBB tahun ini. (Foto: Kemlu)