APBN 2020 Pemantik Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, InfoPublik – Rilis data Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Kuartal II di berbagai negara mulai memperlihatkan kontraksi ekonomi yang semakin nyata. Namun demikian, pemerintah menjaga APBN agar jadi momentum pertumbuhan ekonomi dan pemulihan.

“Pandemi masih menjadi faktor utama yang menentukan kegiatan dan pemulihan ekonomi kita. Perbaikan bulan Juli ini masih berlanjut tapi kita melihat ada tanda-tanda yang sifatnya masih sangat rapuh,” jelas Menkeu Sri Mulyani, saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus di jakarta (25/8/2020).

Kontraksi PDB Indonesia pada Kuartal II utamanya terjadi pada sisi konsumsi dan investasi. Hal ini antara lain disebabkan oleh pembatasan mobilitas masyarakat seiring penerapan PSBB, termasuk adanya larangan mudik saat masa lebaran.

Stimulus APBN berupa bantuan sosial bagi penduduk miskin, rentan miskin, serta terdampak pandemi Covid-19 sangat membantu untuk menahan kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Di sisi lain, pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih menunjukkan tren perbaikan, antara lain ditandai dengan yield SBN dan credit default swap yang terus menurun, penawaran SBN yang cukup tinggi di setiap lelang, serta aliran modal asing yang mulai masuk kembali.

“APBN akan terus melaksanakan fungsinya sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini dan pemulihan. Baik dari sisi penerimaaan seperti insentif di bidang perpajakan maupun dari sisi belanja, baik itu belanja bansos, Kementerian Lembaga dan transfer daerah. Untuk mengembalikan konsumsi masyarakat dan mengembalikan confident investasi,” tambah Menkeu.

Pemerintah berkomitmen untuk merespon pandemi dengan prudent dan penuh kewaspadaan sehingga kebijakan yang ditempuh dapat lebih terarah dan terukur. Untuk menjaga ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah tekanan global dan ketidakpastian akibat pandemi,

Belanja pemerintah sebagai stimulus fiskal perlu diakselerasi guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Kuartal 3 khususnya tiga prioritas utama yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan bagi dunia usaha yang termaktub dalam program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Demikian disampaikan pada publikasi APBN KiTa edisi Agustus 2020.

Tren Perbaikan di bulan Juli 2020

Tren perbaikan ekonomi pada bulan Juli 2020 masih berlanjut, meskipun tidak sebaik bulan Juni 2020, yang disebabkan oleh adanya pergeseran hari libur dan hari raya dibanding tahun lalu. Indikator di bulan Juli bergerak bervariasi, antara lain: PMI Manufaktur, konsumsi listrik, ekspor, dan belanja bantuan

sosial masih tumbuh positif (mtm); Indeks Keyakinan Konsumen menunjukkan optimisme; sedangkan penerimaan pajak mengalami tekanan di tengah daya beli masyarakat yang masih rendah, sebagaimana ditunjukkan dengan terjadinya deflasi di bulan tersebut. Secara month-to-month, kenaikan konsumsi listrik industri dan bisnis yang masih tumbuh positif mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi masih bertumbuh, hal ini turut menjadi sinyal pemulihan ekonomi. Selain itu, Pemerintah terus berupaya untuk mengakselerasi belanja negara agar dapat mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Pendapatan Negara Masih Tertekan di Tengah Pandemi Covid-19

Memasuki awal Semester II 2020 dalam masa pandemi Covid-19, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Juli 2020 telah mencapai Rp922,25 triliun atau 54,25% target APBN-Perpres 72/2020. Pendapatan Negara dan Hibah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar negatif 12,37% (yoy). Lebih rinci, realisasi penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berturut-turut mencapai Rp710,98 triliun atau tumbuh negatif 12,29% (yoy), dan Rp208,81 triliun yang tumbuh negatif 13,53% (yoy).

Realisasi penerimaan Perpajakan dari Pajak mencapai Rp601,91 triliun atau 50,21% dari APBN- Perpres 72/2020. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp109,06 triliun atau 53,02% APBN-Perpres 72/2020, tumbuh 3,71% (yoy). Realisasi PNBP sampai dengan akhir Juli 2020 mencapai Rp208,81 triliun atau 70,99% target APBN-Perpres 72/2020. Meskipun penerimaan Pajak secara umum masih mengalami kontraksi yang dalam di bulan Juli, penerimaan PPh Orang Pribadi (OP) masih tumbuh positif dan PPN DN membaik pertumbuhannya. Selain itu, sektor Industri Pengolahan dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami perbaikan kinerja di bulan Juli.

Peningkatan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juli 2020 tercatat sebesar Rp1.252,42 triliun atau sekitar 45,72% dari pagu Perpres 72/2020. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp793,60 triliun, tumbuh 4,25% (yoy) dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp458,82 triliun tumbuh negatif 3,4 % (yoy).

Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terutama dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp117,04 triliun atau tumbuh 55,9% (yoy). Pertumbuhan realisasi bantuan sosial di tahun 2020 utamanya ditujukan dalam PEN Perlindungan Sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan di tengah pandemi Covid-19.

Di sisi lain, realisasi belanja barang tumbuh negatif sebesar 16,70% (yoy) sejalan dengan upaya Pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja yang tidak terkait langsung dengan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2020 mencapai Rp83,64 triliun atau 43,56% dari target pada APBN-Perpres 72/2020, tumbuh negatif 9,29% (yoy).

Realisasi TKDD sampai dengan akhir Juli 2020 mencapai Rp458,82 triliun atau 60,06% dari pagu APBN Perpres 72/2020. Selanjutnya, Pemerintah telah menerbitkan PMK 101/2020 yang mulai berlaku pada Agustus 2020 untuk memberikan relaksasi percepatan penyaluran TKDD dalam rangka percepatan APBD untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah.

Realisasi Program PEN Menunjukkan Tren Positif

Progress Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menunjukkan tren positif. Di sektor kesehatan, Program PEN telah merealisasikan sejumlah insentif kesehatan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, penyaluran untuk gugus tugas penanganan Covid-19 dan insentif BM dan PPN Kesehatan. Selanjutnya, program PEN untuk perlindungan sosial telah terealisasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai dan sembako, kartu sembako dan pra kerja, diskon listrik, dan BLT dana desa. Di sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda, Program PEN telah terealisasi untuk kegiatan padat karya K/L, DID pemulihan ekonomi, DAK Fisik, dan cadangan perluasan bantuan produktif.

Selain itu, sebagai wujud pemberian dukungan kepada dunia usaha, Pemerintah telah merealisasikan berbagai insentif untuk para pelaku usaha antara lain: PPh 21 DTP, Pembebasan PPh 22 impor, Pengurangan angsuran PPh 25, Pengembalian pendahuluan PPN, dan Penurunan tarif PPh Badan. Dukungan bagi UMKM pun turut menjadi prioritas Pemerintah yang ditunjukkan dengan terealisasinya penempatan dana Pemerintah, pembiayaan investasi LPDB, pemberian insentif PPh Final UMKM DTP, dan pemberian subsidi bunga untuk UMKM. (*)

Foto: Menkeu Sri Mulyani sedang memparkan APBN (Kemenkeu)