Cara PUPR Kebut Realisasi Belanja Infrastruktur

Jakarta, InfoPublik – Untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kebut realisasi belanja infrastruktur tahun ini. Diantaranya adalah progran Padat Karya Tunai dan pengembangan 10 kawasan metropolitan prioritas.

"Saya sudah kumpulkan seluruh Dirjen (Direktur Jenderal) untuk mempercepat realisasi fisik dan keuangan, karena pada tahun anggaran 2020, APBN merupakan instrumen yang kini sangat diharapkan untuk pemulihan ekonomi nasional dalam kondisi pandemi corona," kata Menteri PUPR Basuki Hadimulyo di Jakarta, Senin (27/07/2020).

Kementerian PUPR telah melakukan realokasi program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 dan refocussing kegiatan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Dari besaran awal DIPA Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp120,2 triliun, mengalami target realokasi anggaran sebesar Rp44,58 triliun sehingga pagu akhir Kementerian PUPR menjadi sekitar Rp75,63 triliun.

Saat ini sudah dilakukan realokasi sebesar Rp37,3 triliun, sehingga pagu sementara sebesar Rp82,9 triliun dan proses realokasi anggaran masih terus berjalan secara bertahap.

Hingga akhir semester pertama tahun 2020, penyerapan keuangan belanja infrastruktur Kementerian PUPR sebesar 32,4 persen atau senilai Rp26,9 triliun dari total pagu TA 2020 sebesar Rp82,9 triliun.

Sementara untuk kemajuan pembangunan fisik sebesar 31,61 persen. Pada tanggal yang sama, baik penyerapan keuangan maupun realisasi fisik pada semester pertama TA 2020 secara persentase lebih baik dari periode sama pada TA 2019 lalu adalah sekitar 25 persen.

Kemajuan penyerapan anggaran TA 2020 tersebut lebih cepat dari tahun 2019 tidak terlepas dari sistem lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR. Proses lelang untuk proyek tahun 2020, sudah dilakukan sejak bulan November tahun 2019, dengan total jumlah paket untuk TA 2020 sebanyak 6.108 paket senilai Rp58,8 triliun (termasuk multiyears contract atau MYC lanjutan 643 paket senilai Rp16,9 triliun).

Tercatat hingga Juli, progress paket yang terkontrak sebanyak 4.685 paket atau 81,27 persen dengan nilai Rp47,8 triliun terdiri dari paket MYC, MYC baru dan Single Years Contract (SYC). Sebanyak 938 paket senilai Rp7,6 triliun 13 persen masih dalam proses lelang dan sisanya 485 paket senilai Rp3,4 triliun atau 5,73 persen masih belum proses lelang.

Anggaran Kementerian PUPR utamanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia diantaranya meningkatkan konektivitas antar wilayah, membangun dari pinggiran, ketahanan pangan dan air serta meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.

Belanja anggaran Kementerian PUPR juga diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi covid-19, seperti mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat.

Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah melalui Program Padat Karya Tunai (cash for work) yang dilaksanakan di 23.392 lokasi di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2020 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,45 triliun untuk untuk merealisasikan 15 program yang meliputi bidang Sumber Daya Air (SDA), Permukiman, Jalan dan Jembatan serta Perumahan.

Dari total anggaran tersebut, saat ini sudah terserap 27 persen atau sebesar Rp3,16 triliun. Besaran anggaran yang terserap tersebut telah memberikan manfaat membuka peluang kerja sebanyak 186.288 orang dari total target sebanyak 613.483 tenaga kerja.

Pengembangan 10 Kawasan Metropolitan Prioritas

Selain pogram Padat Karya Tunai, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) segera mempercepat pengembangan 10 kawasan metropolitanprioritas di Indonesia.

Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan saat ini ada arahan dari Menteri PUPR untuk menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR di 10 kawasan metropolitan dalam rangka pemulihan ekonomi dampak covid-19.

Produk perencanaan dan program pengembangan 10 kawasan metropolitan diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat. "Terutama untuk Kawasan Metropolitan Kedungsepur, targetnya dua pekan ke depan harus sudah jadi produk perencanaannya," ujar Hadi.

Ia berharap penyusunan rencana pengembangan Kawasan Kedungsepur dilakukan cepat. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan sembilan Kawasan Metropolitan lainnya juga harus bisa cepat, agar saat ada permintaan dokumen terkait perencanaan Kawasan Metropolitan sudah tersedia. Hadi menekankan kerja luar biasa harus bisa dilakukan mengingat saat ini masa krisis.

Selain itu, dalam penyusunan perencanaan pengembangan 10 kawasan metropolitan ini harus betul-betul berkualitas. Perencanaan yang disusun betul-betul menjadi arahan dalam pengembangan kawasan metropolitan yang bisa diterapkan, tambahnya lagi.

Kementerian PUPR diminta pemerintah memberikan masukan dan menyampaikan program pembangunan jangka pendek serta jangka panjang di 10 kawasan metropolitan.

Sepuluh Kawasan Metropolitan prioritas di Indonesia yang segera dikembangkan, antara lain Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo), Patungraya Agung (Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir), Jabodetabekpunjur (DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur).

Kemudian, Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi), Kedungsepur (Kab. Kendal, Kab. Demak, Kota Semarang, Ungaran Kab. Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi Kab. Grobogan). Gerbangkertosusila (Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan).

Lalu Banjar Bakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut), serta Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan), Mamminasata (Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar) dan Bimindo (Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara).*

Sumber Foto: Antara