Cara Pemerintah Menyelamatkan UMKM di Saat Pandemi Covid-19

:


Oleh Fajar Wahyu Hermawan, Selasa, 28 Juli 2020 | 04:42 WIB - Redaktur: DT Waluyo - 478


Jakarta, InfoPublik - Kabar itu datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pertengahan Juli lalu. Kata dia, program "Bangga Buatan Indonesia" yang diluncurkan pemerintah Mei lalu berhasil mendongkrak penjualan UMKM secara online.

“Sejak saat itu, lebih dari satu juta UMKM masuk ekosistem digital,” katanya saat konferensi pers secara virtual, Jumat (17/07/2020).

Presiden Joko Widodo memang menargetkan tahun ini ada 10 juta UMKM yang bisa masuk ekosistem digital. Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, sampai saat ini tercatat ada 13 persen atau 8 juta pelaku UMKM yang sudah go digital. "Keyakinan kami bisa lampaui dari itu (10 juta)," kata Teten.

Pandemi Covid-19 memang telah memaksa sejumlah layanan, termasuk UMKM untuk mengalihkan model transaksi yang semula dilakukan offline menjadi online. Pengalihan model ini karena pemerintah meminta warga untuk melakukan jaga jarak fisik.

Teten mengakui, pandemi Covid-19 mengakibatkan sebagian (50 persen) UMKM terkena dampaknya, baik dari sisi permintaan (demand) dan penawaran (supply). Karena penjualan menurun, mereka kesulitan membayar kredit modal kepada lembaga keuangan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 menyebut, jumlah UMKM dari 2010 hingga 2018 terus meningkat. Jika pada 2010 ada 52,8 juta unit, pada 2018 jumlahnya mencapai 64,2 juta unit.

Dari jumlah tersebut, dalam data Bank Indonesia menyebut sebanyak 72,6 persen usaha mikro kecil dan menengah terdampak pandemi Covid-19. Para pengusaha tersebut mengalami penurunan penjualan, hingga kesulitan modal dan bahan baku.  

Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Budi Hanoto, menyampaikan bahwa berdasarkan sektornya, untuk UMKM pertanian yang terpukul mencapai 41,5 persen, usaha kecil eksportir terkena dampak sebanyak 95,4 persen, dan UMKM kerajinan serta pendukung pariwisata mencapai 89,9 persen. “Rata-rata penurunan omzet mereka mencapai lebih dari 50 persen,” ujarnya.

Sebelumnya BI mencatat, produk domestik bruto riil yang dihasilkan sektor UMKM pada 2018 mencapai Rp 694 triliun atau tumbuh 7,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Total 64,2 juta unit usaha UMKM yang ada saat ini juga dapat menyerap 116,98 juta tenaga kerja.

Banyaknya UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 ini bisa dilihat dari survei Katadata Insight Center (KIC). Dalam survei yang dilakukan terhadap 206 responden UMKM yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini disebutkan, sebanyak 82,9 persen UMKM terpukul pandemi Covid-19.

Dalam survei ini, sebagian besar UMKM memiliki skala usaha mikro dengan omzet di bawah Rp 300 juta per tahun.

Dari survei itu juga terungkap, hanya 5,9 persen UMKM yang penjualannya positif selama pandemi ini. Hasil survei juga mengungkap, 80,6 persen UMKM mengaku terbantu dengan penggunaan internet untuk berusaha. Hanya saja, pelaku UMKM kerapkali mengalami kendala saat menjalankan usaha menggunakan teknologi digital.

Kendala itu antaranya mereka belum mampu menggunakan internet (34%) dan kurangnya pengetahuan menjalankan usaha online (23,8%). Lalu, pegawai tak siap (19,9%), infrastruktur tidak layak (18,4%), dana kurang memadai (9,7%), dan banyaknya pesaing (3,4%).

Melihat banyaknya UMKM yang terdampak itu tak salah jika Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mempercepat bantuan dana bagi koperasi. Bantuan ini dimaksudkan agar likuiditas koperasi segera membaik dan dapat menyalurkan pinjaman lagi ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Saya tidak ingin koperasinya tutup baru dibantu. Tidak ada artinya, jangan menunggu," ujar Jokowi saat penyaluran dana bergulir untuk koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Istana Negara, Kamis (23/07/2020).

Dalam catatan Menteri Teten, hingga saat ini pemerintah telah merealisasikan bantuan bagi koperasi sebesar Rp 381,4 miliar dari total Rp 1 triliun. Guyuran dana Rp 1 triliun ini, kata Teten, merupakan bagian dari fase kedua penyelamatan koperasi yakni pemulihan. Dia menargetkan bantuan ini bisa menjangkau 4,8 juta UMKM. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/agr/wsj)