Pusat Lumbung Pangan Baru

Jakarta, InfoPublik - Pengembangan pusat lumbung pangan (Food Estate) yang semula akan dibangun di Kabupaten Merauke, papua dipastikan akan digeser di wilayah Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah.

Hal tersebut dikemukakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui video conference bertajuk "Kesiapan pembukaan Food Estate di Kalimantan Tengah. Ada proyek lahan gambut satu juta hektare," Jumat (29/05/2020).

Basuki menjelaskan wilayah Kuala Kapuas sudah memiliki 164.000 hektare lahan sawah yang saat ini sudah ditanami secara tahunan seluas 85.000 hekare. "Sisanya 75.000 mungkin sudah menyemak," katanya,

Berdasarkan perintah kepala negara, Basuki mengatakan bahwa pengembangan proyek ini akan melibatkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah, pun nantinya hanya menyiapkan prasarananya.

"Karena ini pra sarananya bukan hanya dari Sungai Barito dan Kapuas, juga dapat dilalui dengan jalan darat jadi lebih murah. Pemerintah hanya perbaiki saluran irigasi baik sekunder dan primer," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan rencana pemerintah mencetak sawah baru di lahan gambut yang berlokasi di Kalimantan Tengah akan menggunakan skema investasi bersama BUMN.   

"Arahan Presiden, mungkin akan dilakukan dengan pola investasi bersama Kementerian BUMN, kami sudah koordinasi, pemerintah hanya siapkan prasarananya," kata Basuki.

Basuki menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas dengan tema "Evaluasi PSN untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Covid 19" yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui konferensi video.

"Kesiapan pembukaan food estate di Kalimantan Tengah di Kuala Kapuas, di sana ada 164 ribu hektare lahan sawah yang sekarang sudah jadi sawah, bukan berupa gambut, tapi material atau batuan dan tanahnya adalah tanah aluvial di pinggir Sungai Barito," tambahnya.

Total area adalah 164 ribu hektare dan yang sekarang sudah ditanami secara tahunan sekitar 85 ribu hektare, sisanya, sekitar 75 ribu hektare berbentuk semak-semak.

"Artinya, bukan cetak sawah lagi karena ini prasarananya bukan hanya dari Sungai Barito dan Kapuas, juga dapat dilalui dengan jalan darat, jadi lebih murah," ungkap Basuki.

Pemerintah, menurut dia, hanya memperbaiki saluran irigasi baik sekunder atau primer serta teknologi olah tanam sehingga dapat menghasilkan produksi yang lebih baik.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan total potensi lahan yang dapat digarap adalah sekitar 194.598 hektare.

"Selama ini, sudah menjadi lahan produksi adalah 85.456 hektare dan tentu akan ada proyek intensifikasi atau ekstensifikasi sehingga kita punya potensi food estate yang baru," kata Airlangga.

Sedangkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kementerian Pertanian siap menangani pengembangan rawa gambut di Kalimantan Tengah tersebut.

"Untuk rawa gambut itu kami akan berfokus pada 164 ribu hektare dulu pada tahap pertama yang ada karena bisa kita intervensi dalam agenda secepatnya sambil menunggu pematangan-pematangan lahan," kata Syahrul.

Syahrul juga mengakui bahwa Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan pengembangan untuk lahan seluas sekitar 250 - 300 ribu hektare.

"Tapi dalam tahap pertama untuk 2020 ini kalau mungkin kita konsentrasi di 164 (ribu hektare) karena penanganan di lahan rawa adalah penanganan ekstra 'power' maksudnya tidak seperti lahan sawah di Jawa, atau lahan di dataran rendah dan gunung, dia butuh perhatian khusus," tambah Syahrul. Perhatian khusus itu juga termasuk mempersiapkan para petani yang akan menggarap lahan tersebut.

"Pengembangan itu memang harus tersentuh dengan kepemilikan dan ketersediaan petani dalam lahan-lahan ekstensifikasi yang dikembangkan. Selain menggunakan mekanisasi yang 'full system' tentu saja jumlah petani juga harus dipersiapkan di sana dan (mempersiapkan petani menggarap) jumlah ratusan ribu (hektare) itu tidak mudah," tambah Syahrul.

Menurut Syahrul, 1 hektar lahan gambut membutuhkan minimal 2-3 orang petani."Kalau 200 ribu haktare berarti 300 ribu orang harus dimukimkan di sana. Belajar dari kegagalan yang lalu kita kurang petani di situ jadi setelah selesai tanam satu musim lalu ditinggalkan, petani dan lahan jadi tertinggal lagi tapi berharap kali ini kita persiapkan lebih matang lagi terutama dari sisi petani dan koordinasi pemerintah daerah dan transmigrasi yang ada," jelas Syahrul.

Syahrul juga berencana untuk menemui Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran untuk membicarakan hal tersebut."Namun Kementan akan siap menangani dan siap untuk turun, kalau mungkin besok kami ke lapangan dulu ke Kalimantan Tengah, sudah janjian ke Pak Gubernurnya untuk memberikan 'input' bagaimana penanganannya lebih jauh," ungkap Syahrul.

Syahrul  menargetkan penambahan beras sebanyak 900.000 ton untuk menjamin ketersediaan pangan hingga 2021 melalui program cetak sawah baru di lahan marjinal atau optimalisasi lahan gambut menjadi sawah.

Mentan menjelaskan bahwa setidaknya stok beras nasional harus mencapai minimal 3 juta ton, untuk memenuhi kebutuhan pangan hingga tiga bulan pertama tahun 2021.

Pada musim tanam kedua atau musim gadu, Syahrul memperkirakan lahan eksisting yang ada hanya bisa ditanami seluas 5,6 juta hektare, dengan produksi 5 ton hingga 6 ton per hektare.

"Kita butuh tambahan setara beras di atas 1 juta ton agar benar-benar aman. Hitung-hitungan kita, neraca akhir Desember masuk ke Januari hanya tersisa 1,8 juta ton beras," kata Syahrul.

Syahrul menjelaskan dengan optimalisasi lahan marjinal atau program cetak sawah seluas 600.000 hektare yang rencananya akan digarap bersama BUMN, setidaknya mendapatkan produksi 1,8 juta ton gabah kering giling (GKG), atau dengan rendemen 50 persen, menghasilkan setara 900.000 ton beras.

Produksi padi di lahan rawa atau gambut cenderung lebih rendah dari lahan basah umumnya, yakni hanya berkisar 3 ton per hektare.

"Kita masuk di lahan rawa 400.000 hektare dan lahan tersebar yang belum dipakai 200.000 hektare. Kurang lebih ada 600.000 hektare setara 3 ton per hektare atau 1,8 juta ton (GKG) menghasilkan 900.000 ton (beras)," kata Syahrul.

Sebelumnya, dalam rapat virtual bersama Komisi IV DPR RI, Mentan Syahrul menjelaskan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dilakukan cetak sawah baru melalui optimalisasi lahan gambut bertujuan mengantisipasi terjadinya kekeringan dan ancaman kelangkaan pangan, seperti yang diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

Menurut Mentan, permintaan Presiden Jokowi untuk melibatkan BUMN dalam pembukaan lahan sawah baru, yakni karena banyak lahan milik BUMN yang belum dimanfaatkan.

"Kita akan gunakan lahan-lahan itu bersama BUMN agar lahan yang belum ditanami, misalnya PTPN bisa diintervensi dengan (penanaman) jagung, padi, dan sebagainya," kata Mentan Syahrul.

Sumber Foto: PUPR