:
Oleh Irvina Falah, Selasa, 9 Agustus 2016 | 16:26 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 281
Bandung - Pemangkasan anggaran yang diputuskan pemerintah pada rapat kabinet paripurna beberapa waktu lalu sempat menimbulkan sejumlah pertanyaan dari berbagai kalangan. Di hadapan para jurnalis, Presiden Joko Widodo berkesempatan untuk menjelaskan tujuan dari diambilnya langkah strategis tersebut.
"Itu memang harus dilakukan karena kita butuh APBN yang kredibel," terangnya usai menyosialisasikan kebijakan pengampunan pajak di Hotel Intercontinental Kota Bandung, Senin 8 Agustus 2016.
Di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu seperti sekarang ini, pemerintah haruslah mengambil langkah realistis untuk kembali menata APBN.
"Kalau kita hitung-hitung lagi, kita perkirakan tidak mungkin, ya kita harus realistis. Apa yang dilakukan Bu Menkeu itu sebuah hal yang sangat nalar dan masuk kalkulasi, saya setujui," tambahnya.
Ditanyakan para jurnalis mengenai komponen biaya apa saja yang mengalami pemangkasan, Presiden menyebut biaya operasional dan perjalanan dinas ialah komponen biaya yang harus diefisiensikan.
"Nanti Bu Menkeu akan menjelaskan," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden telah menyetujui usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disampaikan dalam rapat kabinet paripurna 3 Agustus 2016 untuk memangkas anggaran belanja negara hingga Rp133,3 triliun.
Saat itu, Sri Mulyani menyatakan bahwa dirinya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro akan terus menyisir belanja kementerian/lembaga yang bisa dikurangi.
