Jakarta, InfoPublik – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) memperkuat sinergi pemberdayaan ekonomi, pembiayaan perumahan, dan legalisasi aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi program Permodalan Nasional Madani (PNM), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan/Kredit Program Perumahan (KPP), serta penyerahan sertipikat tanah gratis di Kampung Bojong Sentul, Desa Setu Sari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP, Maruarar Sirait, berdialog langsung dengan masyarakat penerima manfaat untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat diakses secara mudah dan tepat sasaran, sekaligus memberikan dampak terhadap kualitas hunian dan perekonomian keluarga.
Integrasi program ini menghadirkan tiga manfaat utama bagi masyarakat, yakni akses permodalan usaha ultra mikro melalui PNM, pembiayaan renovasi rumah dan tempat usaha melalui KUR Perumahan/KPP, serta kepastian hukum kepemilikan tanah melalui sertifikasi gratis.
"Kehadiran negara melalui sinergi pembiayaan perumahan, akses permodalan usaha rakyat, dan kepastian legalitas lahan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memiliki hunian yang layak, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi keluarganya. Inilah kebijakan pro rakyat dari Presiden Prabowo," ujar Maruarar.
Dalam dialog bersama nasabah PNM, Maruarar mendengarkan pengalaman sejumlah ibu rumah tangga yang menjalankan usaha ultra mikro dan memperoleh dukungan pembiayaan dengan bunga 8 persen.
Ayu Komaladewi, misalnya, memperoleh pembiayaan Rp5 juta dengan tenor 12 kali angsuran sebesar Rp208 ribu. Suprihatin mendapatkan pembiayaan Rp6 juta dengan tenor 26 kali angsuran sebesar Rp250 ribu, sedangkan Siti Aisyah memperoleh pembiayaan Rp5,5 juta dengan tenor 26 kali angsuran sebesar Rp229 ribu.
Dukungan permodalan tersebut diharapkan membantu pelaku usaha mengembangkan kegiatan ekonomi, meningkatkan pendapatan keluarga, serta mengakses pembiayaan yang lebih aman dan terjangkau tanpa bergantung pada pinjaman informal berbunga tinggi.
Khusus di Kabupaten Bogor, tercatat sekitar 165.000 nasabah PNM yang menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain mendukung usaha ultra mikro, Kementerian PKP mendorong pemanfaatan KUR Perumahan/KPP untuk meningkatkan kualitas hunian sekaligus mengembangkan tempat usaha masyarakat. Dalam kesempatan itu, Maruarar mendengarkan pengalaman tiga pelaku usaha di wilayah Cileungsi yang memanfaatkan pembiayaan melalui Bank BRI untuk merenovasi rumah dan tempat usaha.
Suharno, pelaku usaha penjualan dan perbaikan sepeda di Kampung Bojong Nomor 69, memperoleh pembiayaan Rp100 juta dengan tenor 48 bulan untuk merenovasi rumah sekaligus tempat usahanya.
Masitoh, pelaku usaha rumah kontrakan di Kampung Tengah RT 007 RW 004, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, memanfaatkan pembiayaan Rp70 juta dengan tenor 48 bulan untuk memperbaiki unit kontrakannya.
Sementara itu, Endan, pelaku usaha sarana pertanian yang menjual pupuk dan mengelola warung kelontong di Kampung Pangkalan RT 005 RW 003, memperoleh pembiayaan Rp100 juta dengan tenor 36 bulan untuk merenovasi rumah dan tempat usahanya.
Renovasi tersebut berdampak pada peningkatan kualitas hunian dan kenyamanan tempat usaha. Para pelaku usaha juga merasakan peningkatan omzet setelah perbaikan bangunan dilakukan.
Melalui KUR Perumahan/KPP, pemerintah berupaya memperluas akses pembiayaan produktif agar masyarakat tidak hanya memiliki hunian yang lebih layak, tetapi juga mampu mengembangkan kegiatan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, tujuh warga Kabupaten Bogor menerima sertipikat tanah gratis untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan hunian. Ketujuh penerima tersebut adalah Yadi, Rudi Supriadi, Abdul Rahman, Masdi, Nedi, Sana, dan Oni Binti Idan.
Maruarar juga berdialog dengan para penerima manfaat untuk mengetahui proses pengajuan, persyaratan, dan tahapan yang harus dilalui masyarakat dalam memperoleh sertipikat tanah gratis bagi MBR.
Program sertipikasi tanah diharapkan memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah, mengurangi risiko sengketa, serta meningkatkan nilai ekonomi aset masyarakat. Sertipikat yang sah juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan produktif melalui lembaga keuangan formal sesuai ketentuan.
Maruarar menegaskan, pemerintah tidak hanya berupaya menyediakan rumah layak huni, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kesempatan meningkatkan taraf ekonomi keluarga melalui akses permodalan dan kepastian kepemilikan aset.
"Bapak Presiden Prabowo selalu berpesan kepada kami, negara harus hadir membela dan mengangkat derajat wong cilik. Di sini kita lihat langsung rumahnya kita bedah supaya layak huni dan sehat, sertipikat tanahnya kita kasih gratis supaya tenang dan punya kepastian hukum, lalu perekonomian keluarganya kita tingkatkan lewat modal usaha KUR Perumahan dan PNM yang bunganya sangat ringan. Jadi rakyat tidak lagi tercekik rentenir, rumahnya bagus, usahanya jalan, dan dapurnya terus mengepul," tegas Maruarar.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bogor. Apresiasi khusus diberikan kepada Bank BRI sebagai mitra penyalur KUR Perumahan/KPP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama pemerintah daerah dalam pelaksanaan sertipikasi tanah gratis, serta PNM yang memberikan pendampingan kepada pelaku usaha ultra mikro.
Kementerian PKP berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, pembiayaan perumahan, serta pemberdayaan ekonomi produktif.
Integrasi program tersebut menjadi salah satu upaya mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah sebagai prioritas Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mendorong pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat mulai dari tingkat desa.