Jakarta, InfoPublik – Realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan secara nasional mencapai Rp30,14 triliun hingga 17 November 2026, dengan jumlah penerima sebanyak 123.209 debitur.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP), Maruarar Sirait, menegaskan, pemerintah harus memastikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dirasakan langsung masyarakat melalui proses pembiayaan yang cepat, mudah, dan bebas korupsi.
"Pemerintah melalui Kementerian PKP harus memastikan, mengawal serta memastikan langsung kebijakan-kebijakan yang dibuat Presiden Prabowo agar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dalam kecepatan, kemudahan, dan anti korupsi dalam prosesnya," ujar Maruarar dalam kegiatan kolaborasi pembiayaan perumahan bersama Bank BRI dan sosialisasi rumah subsidi oleh BP Tapera di Kantor Bupati Serang, Banten, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, KUR Perumahan menghubungkan pembiayaan usaha dengan penyediaan hunian layak sekaligus menggerakkan ekonomi daerah melalui dukungan kepada pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan. "KUR Perumahan dibuat oleh Presiden Prabowo supaya rakyat tidak terjerat rentenir. Negara sebesar Indonesia harus bisa membebaskan rakyatnya dari rentenir dengan proses yang mudah, murah, dan cepat," imbuh Menteri PKP.
Hingga 17 November 2026, pembiayaan sisi permintaan (demand side) mencapai Rp19,80 triliun atau 65,70 persen dari total penyaluran, dengan 118.942 debitur. Dana tersebut antara lain digunakan untuk renovasi rumah Rp14,47 triliun, pembelian rumah Rp3,27 triliun, dan pembangunan rumah untuk mendukung usaha Rp2,07 triliun.
Sementara itu, pembiayaan sisi penyediaan (supply side) mencapai Rp10,34 triliun atau 34,30 persen, yang menjangkau 4.267 pelaku usaha. Penyaluran mencakup pengembang perumahan Rp5,92 triliun, pedagang bahan bangunan Rp3,21 triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp1,22 triliun.
BRI menjadi penyalur terbesar di antara 30 bank dan lembaga penyalur, dengan realisasi Rp13,73 triliun dan sisa kuota plafon sekitar Rp5,54 triliun.
Di Provinsi Banten, realisasi KUR Perumahan mencapai Rp1,008 triliun untuk 2.716 debitur. Sementara itu, Kota Serang mencatat penyaluran Rp61,71 miliar kepada 133 debitur. Dalam kegiatan di Kabupaten Serang, juga direncanakan closing pembiayaan Rp400 miliar dari 844 debitur potensial.
Kegiatan tersebut diikuti 300 peserta dari kalangan pengembang, kontraktor, pemilik toko bahan bangunan, pelaku UMKM, dan calon penerima KPR Sejahtera FLPP. BP Tapera turut menyosialisasikan kemudahan pengajuan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, baik untuk rumah tapak maupun rumah susun.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan, KUR Perumahan membantu masyarakat desa meningkatkan ekonomi keluarga. "Kami dengan program KUR Perumahan, masyarakat desa sangat terbantu dengan terobosan yang ada dan dalam hal ini Menteri PKP turun langsung mengenai permasalahan dan memberikan solusinya dalam meningkatkan perekonomian keluarga," ujarnya.
Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah mengapresiasi dukungan Kementerian PKP dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Dari 7.112 unit RTLH yang tercatat di Kabupaten Serang, sebanyak 1.788 unit telah mendapatkan alokasi penanganan dari kementerian. "Atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, apresiasi setinggi-tingginya beserta seluruh jajaran atas kegiatan siang hari ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan, ada sebanyak 7.112 unit RTLH yang harus ditangani dan kami mendapatkan dari Kementerian PKP 1.788. Terima kasih banyak. Ini membuktikan bahwa kita saling bersinergi untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, KUR Perumahan diserahkan secara simbolis kepada enam nasabah. Kegiatan turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan sektor perumahan.